Soal Asesmen Akhir Semester Pendidikan Pancasila Kelas XI SMA/SMK/MA

Pendidikan Pancasila adalah komponen penting dalam sistem pendidikan kita, yang bertujuan membentuk karakter siswa dan memahamkan mereka tentang nilai-nilai luhur bangsa. Asesmen akhir semester dalam mata pelajaran ini adalah salah satu momen krusial untuk mengukur pemahaman dan aplikasi siswa terhadap nilai-nilai Pancasila. Artikel ini akan mengulas pentingnya soal asesmen akhir semester Pendidikan Pancasila untuk siswa kelas XI. Kami akan menjelaskan bagaimana soal-soal ini membantu mengevaluasi pemahaman siswa terhadap nilai-nilai Pancasila dan mendorong refleksi mereka terhadap nilai-nilai tersebut.

Soal Asesmen Akhir Semester Pendidikan Pancasila Kelas XI SMA/SMK/MA

1. Pada dasarnya hukum adalah kumpulan peraturan yang dibuat untuk mengatur masyarakat dalam mencari keadilan, oleh karena itu hukum bersifat .....

A. fleksibel

B. mendesak

C. sementara

D. mengikat

E. universal

2. Lembaga yang bersifat mandiri dan mempunyai wewenang mengusulkan hakim agung, menjaga dan menjalankan kehormatan, keluhuran, martabat para hakim adalah …..

A. Mahkamah Agung

B. Mahkamah Konstitusi

C. Pengadilan negeri

D. Pengadilan militer

E. Komisi Yudisial

3. Kewenangan untuk memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelangaran oleh Presiden dan Wakil Presiden menurut UUD 1945 adalah .....

A. Mahkamah Agung

B. Mahkamah Konstitusi

C. Pengadilan tinggi

D. Mahkamah militer

E. Komisi Yudisial

4. Melakukan pembelian, penjualan, atau menyimpan barang dari hasil curian merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Hal ini berarti hukum memiliki tujuan .....

A. Menciptakan suasana yang aman dan damai

B. Menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat

C. Memaksa semua orang

D. Mengikat bagi siapapun

E. Hukum berkaitan dengan norma agama

5. Sumber dari segala sumber hukum yang digunakan di negara Indonesia adalah .....

A. Pancasila

B. UUD NRI 1945

C. KUHP Pidana

D. KHUP Perdata

E. Norma agama

6. Di bawah ini yang tidak termasuk tindakan pelanggaran terhadap hukum pidana adalah .....

A. Pencurian 

B. Kekerasan dalam rumah tangga

C. Penjiplakan lagu atau karya seni lainnya

D. Pemalakan 

E. Pemalsuan plat nomor kendaraan bermotor

7. Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai terdakwa atau hukum yang diterapkan kepadanya berhak menuntut ganti rugi dan rehabilitasi, serta memperoleh kekuatan hukum tetap. Hal ini disebut dengan .....

A. Peninjauan kembali

B. Judicial review

C. Praduga tak bersalah

D. Pemulihan nama baik

E. Banding

8. Media masa memberitakan pelaku korupsi kepada pelaku sehingga pelaku memperoleh sanksi sosial dari pemberitaan tersebut. Hal tersebut adalah salah satu peran media masa dalam .....

A. memberikan pengawasan khusus dalam bidang politik kepada para pejabat

B. memberikan kontrol terhadap setiap kebijakan pemerintah dalam arti luas

C. memperkuat masyarakat dan memciptakan lembaga pemerintah yang kuat

D. merumuskan agenda publik yang  selalu menjadi perhatian para politisi

E. memberikan pendidikan politik kepada seluruh masyarakat pada umumnya

9. Setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum dan wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Sebagai seorang siswa yang memiliki kesadaran hukum sebaiknya .....

A. Mentaati dan melaksanakan peraturan sekolah untuk kepentingan bersama

B. Peraturan-peraturan sekolah diselaraskan dengan kepentingan bersama 

C. Tunduk terhadap peraturan sekolah yang dianggap baik

D. Peraturan sekolah hanya boleh ditaati di sekolah

E. Mentaati peraturan yang berlaku

10. Menurut asas negara hukum, semua warga negara yang melawan hukum harus berhadapan dengan hukum itu sendiri, sebab semua warga negara .....

A. mempunyai hak dan kewajiban

B. wajib taat dan patuh terhadap hukum

C. bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan

D. wajib menjunjung hukum dan pemerintahan

E. mendapat perlindungan hukum

11. Keadaan yang menggambarkan tersedianya lapangan kerja bagi angkatan kerja disebut ….

A. tenaga kerja

B. angkatan kerja

C. pencari kerja

D. kesempatan kerja

E. waktu efektif kerja

12. Seorang tenaga kerja untuk menjadi seorang angkatan kerja tergantung pada ….

A. pencari kerja

B. lamaran kerja

C. kesempatan kerja

D. pemerintah

E. perusahaan

13. Banyak sedikitnya lapangan kerja yang tersedia dapat dipengaruhi oleh ….

A. tinggi rendahnya jiwa berwirausaha

B. banyak sedikitnya jumlah angkatan kerja

C. kurangnya lembaga latihan kerja

D. tidak adanya sekolah bisnis

E. banyak sedikitnya sumber daya alam

14. Dalam peraturan perusahaan dijelaskan mengenai peraturan lembur. Jika karyawan yang tidak berhak mendapatkan penggantian uang lembur, tetapi bekerja pada hari libur resmi atau istirahat, ia berhak mendapatkan ...

A. Uang lembur

B. Bonus atau komisi

C. Penggantian hari libur

D. Makan pada saat istirahat

E. Penambahan cuti

15. Bangsa Indonesia mengembangkan sikap saling menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain karena bangsa Indonesia ...

A. SDM bangsa Indonesia belum mamadai

B. Merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umt manusia

C. Merasa tanah airnya masih belum makmur

D. Sudah mempunyai kemampuan untuk membantu bangsa lain

E. Belum mampu menguasai teknologi yang canggih

16. Dampak positif dari kemajuan di era globalisasi dalam bidang teknologi modern adalah memberikan kemudahan dalam mengadakan hubungan antar daerah atau wilayah bahkan antar negara, hal ini sesuai dengan ...

A. Penggunaan listrik

B. Telekomunikasi

C. Mesin-mesin industri

D. Teknologi komunikasi

E. Teknologi modern

17. UU No 13 Tahun 2003 tentang Upah serta Kesejahteraan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja pasal 89 menyebutkan upah minimum yang berlaku ditetapkan oleh .....

A. Presiden

B. Menteri ketenagakerjaan

C. Menteri keuangan

D. DPR RI

E. Gubernur

18. Hukum yang bertugas mengatur hubungan hukum yang terjadi antarnegara dan organisai antarnegara dalam kaitannya dengan ketentraman hidup bernegara disebut …..

A. hukum publik internasional

B. hukum perdata internasional

C. hukum dagang internasional

D. hukum laut internasional

E. hukum internasional

19. Di bawah ini yang termasuk asas hukum internasional adalah asas …..

A. kepentingan umum

B. persamaan derajat

C. kemerdekaan

D. kemanusiaan

E. hak dan kewajiban

20. Hubungan antarbangsa, diperlukan adanya saling menukar informasi yang barkaitan dengan bidang hukum antarbangsa yang dilakukan adalah asas …..

A. kebangsaan

B. persamaan harkat

C. kepentingan umum

D. keterbukaan

E. teritorial

21. Asas yang didasarkan pada wewenang negara untuk melindungi dan mengatur kepentingan dalam kehidupan masyarakat, yaitu asas ….

A. territorial

B. kedamaian

C. kebangsaan

D. kepentingan umum

E. kemerdekaan

22. Hakikat asas ini adalah bahwa negara memiliki kewenangan untuk melaksanakan hukum bagi semua orang dan barang yang berada di luar wilayah negaranya adalah asas …..

A. teritorial

B. kedamaian

C. kebangsaan

D. kepentingan umum

E. kemerdekaan

23. Perjanjian internasional yang dapat dianggap sebagai sumber hukum internasional adalah …..

A. kebiasaan internasional

B. piagam mahmakah internasional

C. law making treaty dan treaty contracts

D. the pequette habana and the lola

E. keputusan pengadilan

24. Menurut pasal 38 Piagam Mahmakah Internasional, yang dimaksud dengan kebiasaan internasional adalah …..

A. kebiasaan internasional

B. piagam mahkamah internasional

C. kebiasaan yang diterima sebagai hukum internasional

D. law making treaty dan treaty contract

E. the pequette habana and the Lola

25. Perbedaan hukum internasional dan hukum nasional ditinjau dari ruang lingkup berlakunya adalah hukum internasional …..

A. dibuat oleh wakil-wakil negara sedangkan hukum nasional dibuat oleh wakil rakyat

B. berlaku di seluruh dunia sedangkan hukum nasional berlaku di suatu negara

C. berlakunya sepanjang masa sedangka hukum nasional dibuat berdasarkan akal sehat

D. dibuat dengan keinginan rakyat, sedangkan hukum nasional dibuat berdasarkan akal sehat

E. terdiri atas sekumpulan asas-asas, sedangkan hukum nasional merupakan sekumpulan peraturan

26. Struktur organisasi dalam lembaga peradilan yang bertanggung jawab dalam masalah-masalah administrasi dan pelayanan bagi mahkamah, yaitu …..

A. mahkamah

B. jaksa penuntut

C. kepaniteraan

D. pelaksanaan putusan

E. jaksa

27. Kewajiban untuk menjalankan tugas dan fungsinya secara penuh waktu di tempat kedudukan mahkamah serta tidak boleh melakukan pekerjaan lain yang bersifat profesional, merupakan kemandirian dari …..

A. hakim

B. jaksa

C. pelaksanaan keputusan

D. kepaniteraan

E. penuntut

28. Hukum internasional yang mengatur hubungan hukum antarwarga negara suatu negara dan warga negara dari negara lain adalah ….

A. hukum publik internasional

B. hukum perdata intenasional

C. hukum pidana internasional

D. hukum publik

E. hukum privat

29. Di bawah ini yang bukan merupakan subjek hukum internasional adalah …..

A. negara

B. takhta suci

C. palang merah internasional

D. organisasi internasional

E. bangsa

30. Penyelesaian sengketa internasional secara damai, antara lain …..

A. rekonsiliasi

B. tindakan retorsi

C. perang

D. blokade

E. embargo

31. Penyelesaian sengketa internasional melalui pengadilan internasional dengan memberlakukan kaidah-kaidah hukum adalah penyelesaian …..

A. embargo

B. blokade

C. retorsi

D. reprisal

E. yudisial

32. Menurut Pasal 38 Piagam Mahkamah Internasional sumber hukum formal internasional dibedakan menjadi …..

A. sumber hukum perang dan damai

B. sumber hukum yang bersifat primer dan sekunder

C. sumber hukum formal dan material

D. sumber hukum publik dan subsider

E. sumber hukum positif dan tak tertulis

33. Mahkamah Internasional memiliki fungsi untuk memberikan pendapat hukum yang tidak mengikat. Hal ini merupakan fungsi …..

A. penyelesaian sengketa

B. konsultasi

C. mengadili

D. representatif

E. advisory opinion

34. Berikut ini adalah yang tidak sesuai dilakukan oleh suatu negara untuk menyelesaikan sengketa internasional dengan negara lain secara damai adalah …..

A. arbitrasi

B. konsiliasi

C. intervensi

D. mediasi

E. negosiasi

35. Secara umum, cara penyelesaian sengketa internasional dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu …..

A. negosiasi dan arbitrasi

B. cara-cara penyelesaian damai dan cara kekerasan apabila cara damai gagal

C. penyelesaian di Mahkamah Internasional dan penyelesaian dengan cara kekerasan

D. penyelesaian inquiry dan yudisial

E. retorsi dan mediasi

36. Sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, atau perselisihan di antara anggota masyarakat internasional, baik negara, organisasi internasional, maupun individu adalah pengertian …..

A. sebab sengketa internasional

B. masalah internasional

C. sengketa internasional

D. cara menyelesaikan masalah internasional

E. mahmakah internasional

37. Di bawah ini yang bukan merupakan sengketa internasional adalah ….

A. negara dan pemerintah

B. negara dan negara

C. negara dengan individu

D. negara dengan korporasi asing

E. negara dengan kesatuan kenegaraan

38. Kegoncangan di Yaman pada tahun 1963, sesudah kekuasaan monarki dihapuskan lalu diganti dengan sistem republik, merupakan salah satu contoh …..

A. masalah regional

B. masalah internasional

C. masalah bidang ekonomi

D. masalah bidang sosial budaya

E. masalah politik

39. Kerusuhan antar etnis Bosnia Herzegovina, Serbia, dan Kroasia menumbuhkan perpecahan di antara negara-negara bagian Yugoslavia adalah masalah …..

A. bidang sosial budaya

B. bidang ekonomi

C. bidang politik

D. Yugoslavia

E. Regional

40. Tujuan hukum internasional adalah ….

A. upaya penyelesaian masalah-masalah internasional sedini mungkin dengan cara seadil-adilnya bagi pihak-pihak yang terlibat

B. sesuatu yang menyebabkan perbedan pendapat, pertengkaran, atau perselisihan di antara masyarakat internasional, baik negara, maupun organisasi internasional

C. memberikan pendapat-pendapat yang tidak mengikat

D. tindakan yang diambil mahkamah untuk melindungi hak-hak dan kepentingan pihak sengketa sambil menunggu keputusan dasar

E. kekuasaan peradilan internasional untuk mendengar dan memutuskan kategori tertentu mengenai suatu kasus tanpa memerlukan kesepakatan terlebih dahulu dari pihak yang terlibat.

KUNCI JAWABAN

1.	D	11.	D	21.	E	31.	E
2.	E	12.	C	22.	A	32.	B
3.	B	13.	A	23.	C	33.	E
4.	B	14.	C	24.	C	34.	C
5.	A	15.	E	25.	B	35.	B
6.	C	16.	D	26.	C	36.	C
7.	C	17.	E	27.	A	37.	A
8.	B	18.	E	28.	B	38.	E
9.	E	19.	A	29.	E	39.	C
10.	B	20.	D	30.	A	40.	A

Mengakhiri semester dengan soal asesmen Pendidikan Pancasila kelas XI adalah langkah yang penting dalam upaya kita untuk membentuk generasi yang berkomitmen terhadap nilai-nilai luhur bangsa. Soal-soal tersebut bukan hanya sebagai alat evaluasi, tetapi juga sebagai sarana untuk merangsang diskusi dan pemahaman yang lebih dalam tentang Pancasila. Melalui asesmen akhir semester ini, kita memberikan kesempatan bagi siswa untuk merenungkan arti nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan mereka sendiri, sehingga mereka dapat menjadi warga negara yang berbudaya, bertanggung jawab, dan berperan aktif dalam memajukan bangsa.