.png "Admin"){kind=avatar}
Author SOAL SUMATIF ELEMEN UUD NRI TAHUN 1945 FASE E KELAS X SMA/SMK/MA
Temukan jawaban komprehensif Soal Sumatif mengenai Elemen UUD NRI Tahun 1945 Fase E untuk Kelas X SMA/SMK/MA dalam artikel ini. Rincian mendalam disajikan dengan jelas untuk membantu siswa memahami struktur dasar negara. Prinsip-prinsip SEO diterapkan untuk memastikan aksesibilitas dan ketersediaan informasi dalam hasil pencarian Google. Persiapkan diri dengan membaca artikel ini sebagai sumber terpercaya untuk menghadapi ujian kelas dengan keyakinan.
.png)
Dalam pembelajaran hukum, pemahaman terhadap struktur dasar negara menjadi krusial, terutama melalui penilaian seperti Soal Sumatif. Artikel ini akan membahas secara mendalam Soal Sumatif mengenai Elemen UUD NRI Tahun 1945 Fase E, yang merupakan materi penting untuk siswa Kelas X SMA/SMK/MA. Menyajikan informasi terperinci dan jawaban yang komprehensif, artikel ini dirancang untuk mendukung pemahaman siswa dalam menghadapi ujian dengan memberikan perspektif yang mendalam dan jelas terkait elemen kunci dalam konstitusi Indonesia.
1. Jika kita membahas produk perundang-undangan tidak dapat dilepaskan dari kedudukan
Pancasila….
A. Sumber dari segala sumber hukum
B. Dasar hukum nasional
C. Pandangan hidup
D. Ideologi negara
E. Dasar negara
KUNCI JAWABAN A
2. Segala produk hukum dan peraturan perundang-undangan, baik secara tertulis maupun
tidak tertulis, menjadi pedoman dalam berbangsa dan bernegara serta dalam hubungan
bermasyarakat semuanya harus bersumber pada….
A. UUD NRI Tahun 1945
B. Pancasila
C. Norma hukum
D. Falsafah bangsa
E. Nila luhur bangsa Indonesia
KUNCI JAWABAN B
3. Untuk menjamin keberlangsungan dan keseimbangan dalam hubungan antarwarga
masyarakat, diperlukan…
A. Norma kesopanan
B. Norma kesusilaan
C. Etika dan moral
D. Peraturan hukum
E. Kesepkatan bersama
KUNCI JAWABAN D
4. Hukum diperlukan untuk mempertahankan kedamaian, menyelesaikan konflik, dan
mewujudkan ketertiban. Oleh karena itu, penyusunan peraturan hukum harus memenuhi
unsur-unsur berikut, kecuali….
A. ditetapkan oleh lembaga resmi yang berwenang atau sah
B. peraturan mengenai tingkah laku manusia
C. adanya sanksi bagi pelanggarnya
D. adanya aparat hukum
E. bersifat memaksa
KUNCI JAWABAN D
5. Perhatikan berikut ini:
1. aparat penegak hukum
2. masyarakat
3. sistem
4. individu
5. mentalitas
Dari data tersebut yang mempengaruhi pelaksanaan penegakkan hukum terdapat
pada nomor….
A. 1, 2 dan 3
B. 1, 2, dan 4
C. 2, 3, dan 4
D. 2, 4 dan 5
E. 3, 4 dan 5
KUNCI JAWABAN B
6. Segala bentuk perilaku manusia yang memengaruhi atau berkaitan dengan masalah
hukum atau keseluruhan sikap warga masyarakat dan sistem nilai yang menentukan
bagaimana hukum itu berlaku. Pernyataan ini merupakan….
A. sistem hukum
B. norma hukum
C. budaya hukum
D. perilaku hukum
E. tujuan hukum
KUNCI JAWABAN C
7. Mengatur pergaulan hidup secara damai dalam rangka mewujudkan ketertiban dan
ketenteraman masyarakat. Pernyataan ini merupakan….
A. politik hukum
B. norma hukum
C. sistem hukum
D. budaya hukum
E. tujuan hukum
KUNCI JAWABAN E
8. Berikut ini yang bukan termasuk ciri-ciri seseorang atau masyarakat memiliki tingkat
kesadaran hukum yang tinggi, yaitu…
A. Tingginya kepercayaan rakyat terhadap aparat penegak hukum
B. Norma hukum diimplentasikan dalam sebuah peratuan
C. Penegakan hukum dilakukan tanpa diskriminasi
D. Hak dan kewajiban dipahami dengan baik
E. Rendahnya tingkat pelanggaran hukum
KUNCI JAWABAN B
9. Dasar konstitusional negara berdasarkan hukum ialah Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI Tahun
1945 yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Hal itu mengandung arti
bahwa segala tatanan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
didasarkan atas….
A. Pancasila
B. UUD NRI Tahun 1945
C. Hukum yang berlaku
D. Peraturan
E. Norma
KUNCI JAWABAN C
10. Pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan asas
pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yaitu, kecuali….
A. Kejelasan tujuan dan keterbukaan
B. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat
C. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
D. Kejelasan rumuasan dan dapat dilaksanakan
E. Memiliki kaidah dan norma hukum
KUNCI JAWABAN E
11. Melalui produk hukum yang berkualitas diharapkan tujuan hukum dapat tercapai. Berikut
ini tujuan hukum berdasarkan teori menurut Rumokoy, kecuali….
A. Mewujudkan keadilan
B. Mewujudkan kemanfaatan
C. Mewujudkan keadilan dan manfaat
D. Mengatur pergaulan hidup secara damai
E. menciptakan kesejahteraan dan kenyamanan
KUNCI JAWABAN E
12. Perhatikan data berikut ini:
1. Jaksa
2. Polisi
3. Hakim
4. Pengacara
5. Adovakat
Data di atas yang termasuk aparat penegak hukum terdapat pada nomor….
A. 1, 2 dan 3
B. 1, 3 dan 4
C. 2, 3 dan 4
D. 2, 4 dan 5
E. 3, 4 dan 5
KUNCI JAWABAN A
13. Tata urutan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022
yang benar adalah sebagai berikut….
A. UUD NRI Tahun 1945 - Ketetapan MPR - Undang-Undang - Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang - Peraturan Pemerintah - Peraturan Presiden - Peraturan
Daerah Provinsi - Peraturan Daerah Kota/Kabupaten
B. Ketetapan MPR - UUD NRI Tahun 1945 - Undang-Undang - Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang - Peraturan Pemerintah - Peraturan Presiden - Peraturan
Daerah Provinsi - Peraturan Daerah Kota/Kabupaten
C. Undang-Undang - UUD NRI Tahun 1945 - Ketetapan MPR - Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang - Peraturan Pemerintah - Peraturan Presiden - Peraturan
Daerah Provinsi - Peraturan Daerah Kota/Kabupaten
D. UUD NRI Tahun 1945 - Undang-Undang - Ketetapan MPR - Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang - Peraturan Pemerintah - Peraturan Presiden - Peraturan
Daerah Provinsi - Peraturan Daerah Kota/Kabupaten
E. UUD NRI Tahun 1945 - Ketetapan MPR - Peraturan Pemerintah - Undang-Undang -
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang - Peraturan Presiden - Peraturan
Daerah Provinsi - Peraturan Daerah Kota/Kabupaten
KUNCI JAWABAN A
14. Berdasarkan tata urutan peraturan perundang-undangan tersebut, peraturan hukum
yang berada di atasnya menjadi….
A. Ketentuan hukum yang mutlak harus dilaksanakan
B. Sumber hukum peraturan yang berada di bawahnya
C. Acuan bagi aparat penegak hukum
D. Indikiator penegakkan humum
E. Pedoman bagi masyarakat
KUNCI JAWABAN B
15. Adat atau kebiasaan masyarakat yang positif dan sudah melembaga seperti norma moral
menjadi….
A. Sumber hukum tidak tertulis
B. Sumber hukum tertulis
C. Pedoman dalam pergaulan
D. Pedoman dalam bermasyarakat
E. Inspirasi dalam bermusayawah
KUNCI JAWABAN A
16. Adat, tata pergaulan antarwarga di masyarakat merupakan sumber dari norma….
A. Hukum
B. Agama
C. Kesopanan
D. Kesusilaan
E. Adat
KUNCI JAWABAN C
17. Kesetiaan yang dimiliki seseorang atau kelompok terhadap peraturan hukum yang
berlaku yang diwujudkan dalam bentuk perilaku nyata merupakan bentuk….
A. Tertib hukum
B. Asas hukum
C. Ciri hukum
D. Taat hukum
E. Etia hukum
KUNCI JAWABAN D
18. Norma hukum merupakan bagian dari norma yang berlaku di masyarakat. Norma hukum
mengatur tentang apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Contoh norma
hukum di lingkungan sekolah, yaitu….
A. Kode etik guru
B. Keyakinan kelas
C. Peraturan kelas
D. Janji siswa
E. Tata tertib siswa
KUNCI JAWABAN E
19. Norma agama bersumber pada kitab suci atau ajaran agama yang dianut. Setiap agama
itu berbeda. Namun, sebagai umat beragama kita harus mengembangkan sikap saling
menghormati atau toleransi beragama. Misalnya, untuk sahnya suatu perkawinan,
berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa….
A. ”Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya
dan kepercayaannya itu”.
B. ”Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum hukum agamanya masingmasing”.
C. ”Perkawinan adalah sah apabila dilakukan secara suka sama suka diantara keluarga
kedua belah pihak”.
D. ”Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum tertulis yang berlaku di
negara tersebut.
E. ”Perkawinan adalah sah apabila dilakukan di Kantor Urusan Agama masing-masing”.
KUNCI JAWABAN A
20. Prinsip yang menyatakan bahwa hukum berlaku bagi semua tanpa diskriminasi, bagi yang
melanggar akan mendapatkan sanksi sesuai dengan undang-undang yang mengaturnya.
Pernyataan ini merupakan prinsip….
A. Kemanusiaan
B. Kesetaraan
C. Keadilan
D. Kemanfaatan
E. Kepastian
KUNCI JAWABAN C
21. Berikut ini pembagian hukum berdasarkan masalah yang diatur atau isinya, hukum dibagi
menjadi dua, yaitu….
A. Hukum tertulis dan tidak tertulis
B. Hukum material dan formal
C. Hukum nasiomal dan hukum internasional
D. Hukum publik dan privat
E. Hukum berisfat mengatur dan memaksa
KUNCI JAWABAN D
22. Berikut ini pembagian hukum berdasarkan bentuknya, hukum dibagi menjadi dua, yaitu….
A. Hukum nasional dan hukum internasional
B. Hukum berisfat mengatur dan memaksa
C. Hukum tertulis dan tidak tertulis
D. Hukum material dan formal
E. Hukum publik dan privat
KUNCI JAWABAN C
23. Hukum yang mengatur kepentingan antarindividu yang bersifat pribadi, termasuk
hubungan dengan negara selaku pribadi, disebut….
A. Pidana
B. Publik
C. Nasional
D. Material
E. Privat
KUNCI JAWABAN E
24. Hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan individu atau warga negaranya
yang menyangkut kepentingan umum atau publik dalam masyarakat. Contohnya, hukum
tata usaha negara, pidana, hukum tata negara, dan sebagainya, disebut hukum….
A. Formal
B. Nasional
C. Publik
D. Naterial
E. Ius Constituendum
KUNCI JAWABAN C
25. Pidato Presiden setiap tanggal 16 Agustus di hadapan anggota MPR RI merupakan contoh
konvensi. Dalam pembagian hukum, konvensi termasuk hukum….
A. Tertulis
B. Tidak tertulis
C. Publik
D. Privat
E. Nasional
KUNCI JAWABAN B
26. Ketaatan atau kepatuhan pada hukum oleh seseorang menunjukkan tingkatan kesadaran
hukum. Berikut ini yang bukan termasuk ciri-ciri perilaku taat hukum, yaitu….
A. Memamahami dan melaksanakan hukum
B. Tidak menimbulkan kerugian pada diri dan orang lain
C. Memahami pentingnya pelaksanaan dan penegakan hukum
D. Aktif menerapkan perintah hukum dan meninggalkan larangan hukum dalam
kehidupan sehari-hari
E. Menjaga perasaan orang lain dengan mengukur tindakan yang akan dilakukan untuk
orang lain pada dirinya sendiri
KUNCI JAWABAN A
27. Seseorang menaati hukum karena khawatir hubungan baiknya dengan orang atau pihak
lain menjadi terganggu. Pernyaataa ini termasuk ke dalam ketaatan hukum secara….
A. Terpaksa
B. Sukarela
C. Kesadaran diri
D. Identifikasi
E. Obyektif
KUNCI JAWABAN D
28. Salah satu fungsi dari Konstitusi atau UUD 1945 adalah untuk membatasi kekuasaan agar
tidak sewenang-wenang. Di bawah ini adalah beberapa cara untuk membatasi kekuasaan,
kecuali...
A. Memilih siapa yang berkuasa
B. Kekuasaan dibatasi oleh UU/UUD
C. Membagi kekuasaan agar tidak terpusat di satu orang/lembaga
D. Mengawasi kekuasaan agar tidak bertindak semaunya
E. Membatasi lamanya berkuasa
KUNCI JAWABAN A
29. Konstitusi adalah hukum dasar tertulis, yaitu UUD. Pengertian tersebut merupakan
pengertian konstitusi dalam arti...
A. Luas
B. Sempit
C. Undang-Undang
D. Undang-Undang Dasar
E. Sistem hukum Indonesia
KUNCI JAWABAN B
30. Konstitusi adalah hukum dasar yang menjadi pegangan dalam penyelenggaraan suatu
negara. Kata konstitusi dalam bahasa Belanda adalah...
A. Constitution
B. Versfassung
C. Constitutie
D. Constituere
E. Grondwet
KUNCI JAWABAN E
31. Peraturan daerah (Perda) yang dibuat oleh Pemerintah Daerah tidak boleh bertentangan
dengan UUD NRI Tahun 1945. Hal ini menandakan kedudukan UUD NRI tahun 1945
sebagai...
A. Hukum tertinggi
B. Hukum dasar
C. Pengatur ketertiban
D. Hukum dasar tertulis
E. Pembagi kekuasaan negara
KUNCI JAWABAN A
32. Sesuatu yang secara mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya bergantung kepada
kita sendiri merupakan pengertian dari...
A. Hak
B. Kewajiban
C. Hak warga negara
D. Hak asasi manusia
E. Hak dan kewajiban warga negara
KUNCI JAWABAN A
33. Bagas adalah salah satu siswa yang kerap kali tidak masuk sekolah dan melakukan aksi
tawuran antarsekolah di kotanya. Tindakan yang dilakukan Bagas termasuk bentuk
pengingkaran kewajiban yaitu...
A. Melakukan pelanggaran dalam tertib lalu lintas
B. Pengingkaran kewajiban dalam membela negara
C. Melakukan pelanggaran UU Hak Cipta
D. Pengingkaran kewajiban dalam mengikuti pendidikan dasar
E. Pengingkaran kewajiban dalam keikutsertaan melaksanakan pertahanan dan
keamanan
KUNCI JAWABAN D
34. Setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang, termasuk aparat negara, baik
disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara hukum mengurangi,
menghalangi, membatasi atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok
orang yang dijamin oleh UU dan tidak mendapatkan penyelesaian hukum yang adil dan
benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku, pernyataan tersebut merupakan
definisi dari...
A. Pelanggaran hak asasi manusia
B. Pengingkaran kewajiban
C. Kewajiban warga negara
D. Pelanggaran hukum
E. Hak warga negara
KUNCI JAWABAN A
35. Memiliki kewajiban dalam melindungi HAM dengan memberikan jaminan perlindungan
dan mencegah segala bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia merupakan salah
satu kewajiban dari...
A. Undang-Undang
B. Warga negara
C. Negara
D. PBB
E. MPR
KUNCI JAWABAN C
Melangkah lebih jauh, Elemen UUD NRI Tahun 1945 Fase E menjadi landasan penting dalam memahami prinsip-prinsip dasar negara. Bab ini akan membahas setiap elemen dengan cermat, menyajikan informasi yang terstruktur dengan baik untuk membantu siswa menguasai materi dengan lebih efektif. Penerapan prinsip-prinsip SEO dalam penulisan ini bukan hanya untuk memberikan informasi yang akurat, tetapi juga untuk memastikan bahwa artikel ini dapat dengan mudah diakses dan menjadi sumber utama bagi siswa yang mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian kelas.
36. Di bawah ini yang merupakan contoh "derogable right" adalah..
A. Hak atas hidup
B. Hak bebas dari penyiksaan
C. Hak bebas dari perbudakan
D. Hak bebas dari hukum yang berlaku surut
E. Hak atas kebebasan berkumpul secara damai
KUNCI JAWABAN E
37. Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan setiap warga negara wajib
mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Kalimat tersebut
menjadi dasar dalam pengelolaan sistem pendidikan nasional. Kalimat tersebut termuat
jelas dalam UUD NRI Tahun 1945, khususnya...
A. Pasal 29
B. Pasal 30
C. Pasal 31
D. Pasal 32
E. Pasal 33
KUNCI JAWABAN C
38. Kegiatan yang dilakukan individu atau kelompok yang bertujuan mengemukakan gagasan
atau pendapat terkait sebuah permasalahan yang sedang terjadi baik secara lisan maupun
tulisan di muka umum dan dijamin dalam UUD NRI 1945 disebut...
A. Diskusi
B. Ceramah
C. Rapat umum
D. Demonstrasi
E. Mimbar bebas
KUNCI JAWABAN D
39. Cara menyampaikan pendapat bisa secara tulisan maupun lisan. Berikut ini yang
merupakan contoh penyampaian pendapat di muka umum secara lisan adalah...
A. Rajendra membuat petisi untuk korban bullying
B. Balqis berdialog dengan perwakilan pemerintah saat aksi demonstrasi
C. Alvaro memasang spanduk protes kenaikan biaya iuran bulanan/SPP di sekolahnya
D. Nabiel membagikan brosur ajakan pada masyarakat untuk ikut pawai mendukung
kebijakan PPDB Zonasi
E. Oliv menyebarkan flyer di media sosial berisi ajakan berolahraga di menjaga
kesehatan di masa pandemic
KUNCI JAWABAN B
40. Di bawah ini yang bukan menjadi dasar hukum perihal hak kebebasan warga negara
untuk menyampaikan pendapat di muka umum (freedom of speech) adalah...
A. UUD NRI Tahun 1945, pasal 28
B. UU Nomor 9 Tahun 1998
C. UU Nomor 39 Tahun 1999
D. UU Nomor 19 Tahun 2016
E. UU Nomor 14 Tahun 2005
KUNCI JAWABAN E
41. Dalam menyampaikan pendapat, masyarakat dituntut agar penyampaiannya sesuai
dengan asas keseimbangan antara hak dan kewajiban. Pernyataan berikut ini yang sesuai
dengan pelaksanaan asas hak dan kewajiban adalah masyarakat harus...
A. Melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang
B. Menuntut hak mengabaikan kewajiban
C. Menuntut hak sebelum melaksanakan kewajiban
D. Memaksakan hak pribadi di atas kepentingan masyarakat
E. Mengutamakan kepentingan pribadi di atas bangsa dan negara
KUNCI JAWABAN A
42. Di negara demokrasi seperti Indonesia, warga negara memiliki kemerdekaan dalam
menyampaikan pendapat. Namun harus menaati asas-asas dalam menyampaikan
pendapat di muka umum, kecuali...
A. Keseimbangan antara hak dan kewajiban
B. Kepentingan pribadi dan kelompok
C. Musyawarah dan mufakat
D. Proporsionalitas
E. Manfaat
KUNCI JAWABAN B
43. Penyampaian pendapat melalui pamflet, selebaran, brosur, spanduk, baliho, dan poster
merupakan salah satu bentuk penyampaian pendapat secara...
A. Media
B. Tulisan
C. Lisan
D. Seni
E. Aksi
KUNCI JAWABAN B
44. Majelis Perwakilan Kelas (MPK) adalah organisasi siswa di sekolah yang fungsi dan
perannya seperti lembaga negara DPR/DPD RI. Di bawah ini yang bukan menjadi fungsi
kelembagaan MPK adalah...
A. Konfirmasi
B. Legislasi
C. Aspirasi
D. Mengawasi
E. Evaluasi
KUNCI JAWABAN A
45. Adanya kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban yang dilakukan oleh warga
negara disebabkan oleh faktor-faktor berikut, kecuali….
A. Sikap Egois
B. Kurangnya Kesadaran
C. Merasa Eksklusif
D. Penyalahgunaan Teknologi
E. Pemahaman hukum yang rendah
KUNCI JAWABAN E
46. Salah satau dimensi Profil Pelajar Pancasila ialah berkebinekaan global. Pelajar yang
berkebinekaan global mempunyai tekad untuk mempertahankan…
A. Nilai-nilai universal dan global
B. Identitas lokal yang ekslusif
C. Budaya luhur dan berpikiran terbuka terhadap budaya lain
D. Hak dan kewajiban dalam pergaulan internasional
E. Identitas daerah yang ekslusif
KUNCI JAWABAN C
47. Pada dua peraturan yang hierarkinya tidak sederajat dan saling bertentangan, maka
peraturan yang kedudukannya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan
yang lebih tinggi. Dalah prinsip hukum pernyataan ini dikenal dengan istilah….
A. Lex Specialis Derogat Legi Generali
B. Lex Posteriori Derogat Legi Priori
C. Lex Posteriori Derogat Legi Superiori
D. Lex Superiori Derogat Legi Inferiori
E. Lex Superiori Derogat Legi Apriori
KUNCI JAWABAN D
48. Segala peraturan perundang-undangan di Indonesia harus merujuk kepada….
A. Norma dasar yang belaku di masyarakat
B. Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945
C. Hukum tertulis
D. Peraturan pemerintah
E. Keputusan Presiden
KUNCI JAWABAN B
49. Harmonisasi peraturan perundang-undangan berfungsi untuk mencegah dan mengatasi
terjadinya disharmonisasi hukum. Tujuannya untuk menjamin proses pembentukan
rancangan undang-undang yang taat asas demi terwujudnya….
A. Kepastian hukum
B. Keadilan hukum
C. Tertib hukum
D. Stabilitas hukum
E. Kedamaian
KUNCI JAWABAN A
50. Akibat yang ditimbulkan apabila tidak berperilaku disiplin terhadap norma dan peraturan
hukum yang berlaku yaitu …..
A. Mengganggu tata pergaulan yang harmonis
B. Meresahkan kehidupan yang aman dan nyaman
C. Menjadi perhatian aparat penegak hukum
D. Dikenal luas oleh anggota masyarakat
E. Berkurangnya rasa simpati dalam pertemanan
KUNCI JAWABAN B
51. Perilaku taat hukum diterapkan di berbagai lingkungan seperti keluarga, sekolah,
masyarakat, bangsa, dan negara. Berikut ini merupakan contoh perilaku taat hukum di
lingkungan masyarakat yaitu….
A. Menjaga hubungan baik dengan tetangga
B. Tanggap terhadap penyebaran berita bohong (hoaks)
C. Melaksanakan piket kebersihan kelas
D. Mematuhi prosedur dalam pembuatan SIM
E. Membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku
KUNCI JAWABAN A
52. Menurut Yudi Latief (2018), Indonesia menjadi contoh konkret kemajemukan suatu
bangsa. Pancasila sebagai perantara yang mampu menjadi wadah kebersamaan di tengah
perbedaan yang ada. Pancasila yang nilai-nilainya terkandung dalam Pembukaan UUD NRI
Tahun 1945 merupakan ideologi yang menjadi….
A. Identitas lokal dan nasional
B. Karakteristik bangsa Indonesia
C. Alat pemersatu keberagaman bangsa
D. titik temu yang menyatukan kebinekaan
E. keputusan final bagi bangsa Indonesia
KUNCI JAWABAN C
53. Hubungan Pancasila dengan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 merupakan hubungan
yang sifatnya formal dan materiel. Bersifat formal artinya rumusan Pancasila tercantum
pada….
A. Pembukaan UUD NRI Tahun 1945
B. Piagam Jakarta
C. Risalah siding BPUPK
D. Dokumen PPKI
E. Lembaran Negara
KUNCI JAWABAN A
54. Pancasila dan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 memiliki hubungan materiel yang artinya
Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 merupakan kaidah hukum negara yang mana seluruh
unsur dan pokok kaidahnya bersumberkan pada….
A. Nilai-nilai budaya bangsa
B. Karakteristik bangsa
C. Akar budaya bangsa
D. Cita-cita bangsa
E. Pancasila
KUNCI JAWABAN E
55. Seluruh warga negara Indonesia wajib memiliki kesadaran hukum. Kesadaran hukum
sangat penting dan diperlukan agar tercipta…
A. Ketertiban, kedamaian, dan keadilan masyarakat
B. Ketentraman dan kesejahteraan para penegak hukum
C. Keadilan dan kepastian hukun nasional
D. Kenyamanan dan kedamaian di masyarakat
E. Ketertiban dan keamanan Negara
KUNCI JAWABAN A
56. Perkembangan teknologi informasi ini tentu memberikan peluang dan tantangan dalam
menerapkan Pancasila. Dengan bantuan teknologi informasi, kita dapat…
A. Mengampanyekan nilai-nilai Pancasila ke seluruh penjuru dunia
B. Membaca peristiwa yang terjadi di negara lain
C. Menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari
D. Mempraktikkan kehidupan kita yang berlandasakan Pancasila
E. Menunjukkan persaudaraan, kerukunan, dan kedamaian pada orang lain
KUNCI JAWABAN A
57. Di era teknologi informasi dan derasnya arus informasi di media social, Pancasila harus
mampu menangkal hal-hal sebagai berikut, kecuali….
A. Berita hoaks
B. Ujaran kebencian
C. Pemikiran intoleransi
D. Radikalisme
E. Inklusivimse
KUNCI JAWABAN E
58. Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal
kepentingan yang memaksa. Adanya permasalahan penting dan genting karena belum
ada payung hukumnya, maka dibuatlah….
A. Undang-Undang
B. Keputusan Presiden
C. PERPPU
D. PERPRES
E. Peraturan Pemerintah
KUNCI JAWABAN C
59. Peraturan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan UU sebagaimana mestinya
disebut…
A. Keputuasan Presiden
B. Peratuaran Presiden
C. Peraturan Pemerintah
D. Intruksi Presiden
E. Peraturan Menteri
KUNCI JAWABAN C
60. Peraturan perundang-undangan yang ada di bawah UUD juga harus merujuk pasal atau
ayat yang ada dalam….
A. Undang Undang
B. Peraturan Pemerintah
C. UUD NRI Tahun 1945
D. Pembukaan UUD NRI Tahun 1945
E. Piagam Jakarta
KUNCI JAWABAN C