PP NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG TARIF PEMOTONGAN PPh PASAL 21

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi diterbitkan dengan tujuan memberikan kemudahan dan kesederhanaan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, khususnya terkait pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21. Peraturan ini mencakup penyesuaian mekanisme pemotongan dan pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk berbagai golongan, termasuk pejabat negara, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan para pensiunan.

Peraturan Pemerintah PP Nomor 58 Tahun 2023 mengenai Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 memberikan definisi PPh Pasal 21 sebagai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, sesuai dengan Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Penghasilan Tidak Kena Pajak dijelaskan sebagai batasan penghasilan yang tidak dikenai pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Tarif pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 terdiri atas dua aspek, yaitu tarif berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan, dan tarif efektif pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21. Tarif efektif pemotongan PPh Pasal 21 dibagi menjadi tarif efektif bulanan dan tarif efektif harian, dengan kategori-kategori yang diterapkan berdasarkan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak, status perkawinan, dan jumlah tanggungan pada awal tahun pajak.

Pada tanggal berlakunya, yaitu 1 Januari 2024, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Peraturan ini dirancang untuk memberikan arah dan aturan yang jelas terkait tarif pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan memudahkan implementasi perpajakan.

Untuk informasi lebih lanjut atau untuk mengunduh salinan lengkap Peraturan Pemerintah PP Nomor 58 Tahun 2023, dapat diakses melalui tautan yang tersedia di situs resmi. Semoga informasi ini memberikan pemahaman yang jelas dan manfaat bagi semua pihak yang terlibat dalam aspek perpajakan ini.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023: Panduan Lengkap dan Link Download

Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi. Peraturan ini memiliki tujuan utama untuk memberikan kemudahan dan kesederhanaan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, terutama terkait pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21.

Link Download Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023

Untuk memudahkan akses dan pemahaman lebih lanjut, silakan unduh salinan lengkap Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 melalui tautan di bawah ini:

Download Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023

Catatan Penting:

Pastikan Anda membaca dan memahami isi peraturan dengan teliti untuk memastikan kepatuhan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Jika terdapat ketidakjasmanan atau pertanyaan lebih lanjut, disarankan untuk berkonsultasi dengan ahli perpajakan atau pihak berwenang yang kompeten.

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023, diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan kepatuhan dalam pelaksanaan Pajak Penghasilan Pasal 21. Unduh segera peraturan tersebut untuk memastikan pemenuhan kewajiban perpajakan yang tepat dan akurat.