Perdirjen GTK No. 7327 Tahun 2023 Model Kompetensi Kepala Sekolah Terdiri dari kompetensi kepribadian, sosial dan profesional sebagai kompentensi teknis, selain kompetensi manajerial dan kompetensi sosial budaya.
Peraturan ini dikeluarkan dengan 3 pertimbangan yaitu.
 |
| DAFTAR GAJI POKOK TNI |
 |
| GAJI POKOK PNS |
Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan aspek penting dalam menjaga keberlangsungan pendidikan di lembaga. Agar pengelolaan dana BOS berjalan dengan baik, kepala sekolah perlu membuat Surat Keputusan (SK) Tim BOS. Dokumen ini menetapkan struktur keanggotaan tim yang bertanggung jawab atas pencairan, pengelolaan, dan pelaporan penggunaan dana BOS.
SK Tim BOS menjadi landasan hukum bagi personil yang terlibat dalam pengelolaan dana BOS di sekolah. Dengan adanya struktur keanggotaan yang jelas, tanggung jawab masing-masing anggota tim dapat terdefinisi dengan baik. Surat keputusan ini juga memastikan bahwa pengelolaan dana BOS dilakukan secara transparan dan akuntabel.
SK TIM BOS biasanya berlaku selama satu tahun anggaran, dimulai dari awal tahun hingga akhir tahun. Proses pembuatan SK Tim BOS dilakukan melalui rapat bersama antara kepala sekolah, guru, komite sekolah, perwakilan orang tua, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.
Sebagai acuan pengelolaan dana BOS, Tim BOS Sekolah mengikuti petunjuk teknis terbaru, yaitu Permendikbud Nomor 63 Tahun 2022 dan Permendikbud Nomor 63 Tahun 2023. Dalam peraturan tersebut, dijelaskan bahwa susunan keanggotaan Tim BOS Sekolah melibatkan kepala sekolah, bendahara sekolah, satu orang guru, satu orang dari unsur Komite Sekolah, dan satu orang dari unsur orang tua/wali peserta didik.
Untuk memberikan gambaran yang lebih konkret mengenai struktur dan isi SK Tim BOS Sekolah Tahun 2024, kami menyediakan contoh SK yang dapat diunduh melalui tautan berikut:
Dokumen ini memiliki format Word (docx) dengan ukuran file sekitar 15 KB. Kami telah memperbarui sesuai dengan regulasi terbaru. Namun, kami juga menerima saran dan pembenahan apabila diperlukan.
Dengan adanya SK Tim BOS yang terstruktur, diharapkan pengelolaan dana BOS di sekolah dapat berlangsung efektif dan memberikan dampak positif pada pembangunan pendidikan. Selamat mengunduh dan semoga bermanfaat!
Komunitas Belajar Sekolah adalah wadah sekumpulan guru dan tenaga kependidikan yang ada dalam satu sekolah untuk saling belajar bersama dan berkolaborasi secara rutin, terjadwal dan berkelanjutan. Adanya komunitas belajar (kombel) di sekolah merupakan salah satu bentuk implementasi kurikulum merdeka.
Jawaban dari pertanyaan di atas tentu bermacam-macam. Ada yang belum, ada yang sudah tetapi vakum, ada yang sudah tetapi tidak punya jadwal kegiatan rutin, dan ada yang sudah secara aktif dengan agenda kegiatan yang berjalan rutin.
Untuk saat ini, sangat disarankan Bapak Ibu memiliki komunitas belajar intrasekolah yang punya program kegiatan rutin. Selain sangat membantu kita dalam mengatasi permalasahan di kelas melalui kolaborasi antar guru, adanya komunitas belajar juga mempermudah kita dalam pemenuhan bukti dukung pengembangan kompetensi dalam penilaian kinerja.
Ya, dalam RHK aspek pengembangan kompetensi, salah satu poin yang bisa dipilih berkaitan dengan komunitas belajar, seperti sebagai peserta atau narasumber berbagi praktik baik dalam komunitas belajar. Karena lingkupnya hanya intrasekolah, tentunya akan lebih mudah terlaksana dibandingkan komunitas yang lebih besar seperti KKG/MGMP.
Dari segi penamaan, ada yang menamai kombelnya sama dengan nama sekolah. Namun ada juga yang secara kreatif memberi nama khusus seperti akronim, identitas sekolah atau kata-kata positif lain. Hal ini tentunya menjadi kewenangan warga sekolah untuk nama kombel. Namun nama khusus tentunya lebih bagus untuk menambah semangat warga sekolah dalam berperan aktif membesarkan kombelnya.
Karena saat ini keberadaan komunitas belajar sangat penting di sekolah, saya ingin membagikan salah satu kelengkapan administrasi dalam pembentukan kombel di sekolah, yaitu Surat Keputusan Kepala Sekolah. SK Komunitas Belajar ini menjadi dasar bagi guru dan tenaga kependidikan untuk melaksanakan program yang telah direncanakan.
Bapak Ibu yang ingin memiliki contoh SK Komunitas Belajar di Sekolah bisa mengunduhnya melalui tautan di bawah ini:
Bapak Ibu yang ingin memiliki contoh Surat Keputusan Komunitas Belajar di Sekolah dapat mengunduhnya melalui tautan di atas. SK ini menjadi dasar resmi untuk melaksanakan program-program yang telah direncanakan dalam komunitas belajar.
Dokumen SK di atas sudah saya sesuaikan dengan peraturan yang terbaru, namun jika dirasa perlu penyempurnaan, silakan Bapak Ibu melengkapinya.
Mengingat pentingnya komunitas belajar untuk saat ini, mari kita bersama mengembangkan kombel di sekolah kita masing-masing. Selain menjadi ruang diskusi dalam menyelesaikan kendala terkait tugas sehari-hari, kombel juga akan mempermudah kita dalam pengisian penilaian kinerja.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi diterbitkan dengan tujuan memberikan kemudahan dan kesederhanaan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, khususnya terkait pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21. Peraturan ini mencakup penyesuaian mekanisme pemotongan dan pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk berbagai golongan, termasuk pejabat negara, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan para pensiunan.
Peraturan Pemerintah PP Nomor 58 Tahun 2023 mengenai Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 memberikan definisi PPh Pasal 21 sebagai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, sesuai dengan Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Penghasilan Tidak Kena Pajak dijelaskan sebagai batasan penghasilan yang tidak dikenai pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
Tarif pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 terdiri atas dua aspek, yaitu tarif berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan, dan tarif efektif pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21. Tarif efektif pemotongan PPh Pasal 21 dibagi menjadi tarif efektif bulanan dan tarif efektif harian, dengan kategori-kategori yang diterapkan berdasarkan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak, status perkawinan, dan jumlah tanggungan pada awal tahun pajak.
Pada tanggal berlakunya, yaitu 1 Januari 2024, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Peraturan ini dirancang untuk memberikan arah dan aturan yang jelas terkait tarif pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan memudahkan implementasi perpajakan.
Untuk informasi lebih lanjut atau untuk mengunduh salinan lengkap Peraturan Pemerintah PP Nomor 58 Tahun 2023, dapat diakses melalui tautan yang tersedia di situs resmi. Semoga informasi ini memberikan pemahaman yang jelas dan manfaat bagi semua pihak yang terlibat dalam aspek perpajakan ini.
Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi. Peraturan ini memiliki tujuan utama untuk memberikan kemudahan dan kesederhanaan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, terutama terkait pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21.
Untuk memudahkan akses dan pemahaman lebih lanjut, silakan unduh salinan lengkap Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 melalui tautan di bawah ini:
Catatan Penting:
Pastikan Anda membaca dan memahami isi peraturan dengan teliti untuk memastikan kepatuhan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Jika terdapat ketidakjasmanan atau pertanyaan lebih lanjut, disarankan untuk berkonsultasi dengan ahli perpajakan atau pihak berwenang yang kompeten.
Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023, diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan kepatuhan dalam pelaksanaan Pajak Penghasilan Pasal 21. Unduh segera peraturan tersebut untuk memastikan pemenuhan kewajiban perpajakan yang tepat dan akurat.
 |
| JUKNIS DANA BOS TAHUN 2024 |
 |
| UU Nomor 20 Tahun 2023 Tentang ASN |
Berikut adalah beberapa definisi penting yang terdapat dalam Undang-Undang UU Nomor 20 Tahun 2023 Tentang ASN (Aparatur Sipil Negara):
ASN (Aparatur Sipil Negara): Merupakan profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja di instansi pemerintah.
Pegawai ASN: Pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam jabatan pemerintahan atau tugas negara lainnya, dengan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
PNS (Pegawai Negeri Sipil): Warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja): Warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
Manajemen ASN: Serangkaian proses pengelolaan ASN dengan tujuan menciptakan ASN yang profesional, berkinerja tinggi, dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai dasar ASN, serta bebas dari intervensi politik, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Digitalisasi Manajemen ASN: Proses manajemen ASN yang menggunakan teknologi digital yang terintegrasi secara sistem dan data untuk memudahkan penyelenggaraan dan pelayanan manajemen ASN.
Jabatan Manajerial: Sekelompok jabatan yang memiliki fungsi memimpin unit organisasi dan memiliki pegawai yang berkedudukan langsung di bawahnya untuk mencapai tujuan organisasi.
Jabatan Nonmanajerial: Sekelompok jabatan yang lebih menekankan pada kompetensi yang bersifat teknis sesuai dengan bidangnya dan tidak memiliki tanggung jawab langsung dalam mengelola dan mengawasi kinerja pegawai.
Menteri: Menteri yang bertanggung jawab atas urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
Pejabat Pembina Kepegawaian: Pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN, serta pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pejabat yang Berwenang: Pejabat yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Instansi Pemerintah: Terdiri dari instansi pusat dan instansi daerah.
Instansi Pusat: Meliputi kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
Instansi Daerah: Terdiri dari perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota.
Sistem Merit: Penyelenggaraan sistem manajemen ASN yang mengikuti prinsip meritokrasi.
Silakan unduh dan baca salinan lengkap Undang-Undang UU Nomor 20 Tahun 2023 Tentang ASN (Aparatur Sipil Negara) untuk informasi lebih lanjut.
 |
| Download Permendikbudristek Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Standar Sarana Dan Prasarana |
 |
| PERMENDIKBUDRISTEK NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG SKL |
Artikel "PERMENDIKBUDRISTEK NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG SKL" membahas Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dalam pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. SKL adalah kriteria minimal yang mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir masing-masing jenjang pendidikan.
Menurut Permendikbudristek Nomor 5 Tahun 2022, SKL ini dirumuskan berdasarkan beberapa faktor, termasuk tujuan pendidikan nasional, perkembangan peserta didik, kerangka kualifikasi nasional, serta jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. SKL ini dibagi menjadi tiga kategori utama: SKL untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. SKL juga mencakup program pendidikan kesetaraan.
SKL digunakan sebagai panduan dalam pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar tenaga kependidikan, standar sarana prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Namun, terdapat pengecualian penggunaan SKL bagi peserta didik pada pendidikan anak usia dini. Jika peserta didik memiliki kebutuhan khusus atau hambatan intelektual, SKL akan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan mereka melalui asesmen yang dilakukan oleh ahli sesuai dengan peraturan yang berlaku.
SKL pada pendidikan anak usia dini mencakup aspek perkembangan anak, seperti nilai agama dan moral, nilai Pancasila, fisik motorik, kognitif, bahasa, dan sosial emosional. Sedangkan SKL pada pendidikan dasar berfokus pada persiapan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang beriman dan bertakwa, penanaman karakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dan pengembangan kompetensi literasi dan numerasi.
SKL pada pendidikan menengah dibagi menjadi dua jenis, yaitu pada pendidikan menengah umum (SMA/MA) dan pendidikan menengah kejuruan (SMK). SKL untuk pendidikan menengah umum menekankan persiapan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang beriman dan bertakwa, penanaman karakter, dan peningkatan pengetahuan untuk mengikuti pendidikan lebih lanjut. Sementara SKL untuk pendidikan menengah kejuruan berfokus pada persiapan peserta didik agar dapat hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruan masing-masing.
Ini adalah rangkuman dari Permendikbudristek Nomor 5 Tahun 2022 Tentang SKL yang mengatur tentang kriteria minimal kompetensi lulusan pada berbagai jenjang pendidikan. Dokumen lengkap dapat diunduh dari sumber yang tersedia.
