.png "Admin"){kind=avatar}
Author Soal Sumatif Produk Hukum dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan | Elemen UUD 1945 | Fase E SMA/SMK/MA
.png)
Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah:
a. Negara adil dan makmur.
b. Negara hukum.
c. Negara berdaulat.
d. Negara yang demokratis.
e. Negara yang sejahtera.
Jawaban: b. Negara hukum.
Hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia mengakui peraturan tertinggi, yaitu:
a. Peraturan Presiden.
b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
c. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
d. Peraturan Pemerintah.
e. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
Jawaban: b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Lex Superiori Derogat Legi Inferiori adalah prinsip yang menyatakan bahwa:
a. Peraturan yang lebih spesifik mengesampingkan peraturan yang lebih umum.
b. Peraturan yang bertentangan harus diselesaikan melalui pengadilan.
c. Peraturan yang lebih tinggi tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih rendah.
d. Peraturan yang lebih umum mengesampingkan peraturan yang lebih spesifik.
e. Peraturan yang lebih baru mengesampingkan peraturan yang lebih lama.
Jawaban: c. Peraturan yang lebih tinggi tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih rendah.
Tujuan hierarki dalam peraturan perundang-undangan adalah untuk:
a. Menimbulkan ketidakpastian hukum.
b. Membuat hukum menjadi rumit.
c. Menjadikan peraturan yang lebih spesifik sebagai acuan utama.
d. Mencegah peraturan yang bertentangan.
e. Mengurangi jumlah peraturan yang diperlukan.
Jawaban: d. Mencegah peraturan yang bertentangan.
Apa yang dimaksud dengan "Lex Specialis Derogat Legi Generali" dalam konteks hierarki peraturan perundang-undangan?
a. Peraturan yang lebih umum mengesampingkan peraturan yang lebih spesifik.
b. Peraturan yang bertentangan harus diselesaikan melalui pengadilan.
c. Peraturan yang lebih spesifik mengesampingkan peraturan yang lebih umum.
d. Peraturan yang lebih baru mengesampingkan peraturan yang lebih lama.
e. Peraturan yang lebih tinggi tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih rendah.
Jawaban: c. Peraturan yang lebih spesifik mengesampingkan peraturan yang lebih umum.
Apakah konsekuensi jika sebuah Peraturan Daerah Kabupaten/Kota bertentangan dengan Peraturan Pemerintah?
a. Peraturan Daerah akan secara otomatis batal.
b. Peraturan Pemerintah menjadi tidak berlaku.
c. Peraturan Pemerintah yang berlaku di daerah akan diubah sesuai dengan Peraturan Daerah.
d. Kedua peraturan akan diuji oleh Mahkamah Agung.
e. Hierarki diatur ulang untuk menyelaraskan kedua peraturan tersebut.
Jawaban: e. Hierarki diatur ulang untuk menyelaraskan kedua peraturan tersebut.
Mengapa pentingnya hierarki peraturan perundang-undangan dalam sebuah negara hukum?
a. Untuk mengurangi jumlah peraturan yang diperlukan.
b. Agar peraturan yang lebih baru memiliki kekuatan lebih dari peraturan yang lama.
c. Untuk mencegah terjadinya ketidakpastian hukum.
d. Agar peraturan daerah memiliki kekuatan yang sama dengan peraturan pusat.
e. Untuk memaksimalkan peran Mahkamah Konstitusi dalam menetapkan hukum.
Jawaban: c. Untuk mencegah terjadinya ketidakpastian hukum.
Apa implikasi jika Peraturan Presiden bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945?
a. Peraturan Presiden secara otomatis batal.
b. Peraturan Presiden harus diubah sesuai dengan Undang-Undang Dasar.
c. Peraturan Dasar berlaku di tingkat yang sama dengan Peraturan Presiden.
d. Peraturan Presiden diuji oleh Mahkamah Konstitusi.
e. Peraturan Dasar diberlakukan secara tidak langsung pada tingkat yang sama dengan Peraturan Presiden.
Jawaban: a. Peraturan Presiden secara otomatis batal.
Apa hubungan antara "Lex Posteriori Derogat Legi Priori" dengan kepastian hukum?
a. Meningkatkan ketidakpastian hukum dengan perubahan konstan dalam aturan.
b. Mencegah terjadinya perubahan hukum.
c. Mengharuskan peraturan baru untuk selalu mengikuti peraturan lama.
d. Menjaga keberlakuan peraturan lama bahkan setelah adanya peraturan baru.
e. Memastikan peraturan baru menggantikan peraturan lama untuk menghindari kebingungan.
Jawaban: e. Memastikan peraturan baru menggantikan peraturan lama untuk menghindari kebingungan.
Apa yang dimaksud dengan "Lex Superiori Derogat Legi Inferiori" dalam konteks hierarki peraturan perundang-undangan?
a. Peraturan yang lebih tinggi tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih rendah.
b. Peraturan yang lebih spesifik mengesampingkan peraturan yang lebih umum.
c. Peraturan yang lebih umum mengesampingkan peraturan yang lebih spesifik.
d. Peraturan yang lebih baru mengesampingkan peraturan yang lebih lama.
e. Semua peraturan harus disetujui oleh lembaga tertinggi untuk berlaku.
Jawaban: a. Peraturan yang lebih tinggi tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih rendah.
Mengapa pentingnya harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan?
a. Untuk memberikan kekuatan lebih pada peraturan lokal.
b. Agar peraturan perundang-undangan dapat saling mengesampingkan.
c. Untuk mencegah perubahan hukum yang terlalu sering.
d. Mengurangi keterlibatan Mahkamah Konstitusi dalam menilai peraturan.
e. Untuk menjamin kepastian hukum dan kesesuaian antar peraturan.
Jawaban: e. Untuk menjamin kepastian hukum dan kesesuaian antar peraturan.
Bagaimana peran Mahkamah Agung dalam menyelesaikan konflik antara peraturan perundang-undangan?
a. Merubah peraturan yang bertentangan untuk membuatnya sesuai.
b. Menghilangkan peraturan yang bertentangan dari hukum nasional.
c. Menetapkan hierarki yang baru untuk peraturan yang bertentangan.
d. Mengevaluasi konstitusionalitas peraturan yang bertentangan.
e. Memberikan kekuatan lebih pada peraturan yang lebih tua.
Jawaban: d. Mengevaluasi konstitusionalitas peraturan yang bertentangan.
Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 menerangkan tentang hierarki peraturan perundang-undangan. Jenis dan urutan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia terdiri atas:
A. Peraturan Presiden
B. Peraturan Pemerintah
C. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
D. Peraturan Daerah Provinsi
E. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Jawaban:
C. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Prinsip Lex Superiori Derogat Legi Inferiori dalam hukum menyatakan:
A. Peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang lebih umum
B. Peraturan yang lebih umum mengesampingkan peraturan yang lebih khusus
C. Peraturan yang kedudukannya lebih tinggi tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih rendah
D. Peraturan yang kedudukannya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi
E. Peraturan yang baru mengesampingkan peraturan yang lama
Jawaban:
D. Peraturan yang kedudukannya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi
Apakah fungsi utama dari harmonisasi peraturan perundang-undangan?
A. Meningkatkan perbedaan interpretasi
B. Menjamin terjadinya konflik hukum
C. Menciptakan kesesuaian antarperaturan hukum yang berbeda
D. Membuat peraturan perundang-undangan menjadi lebih rumit
E. Mengurangi kepastian hukum
Jawaban:
C. Menciptakan kesesuaian antarperaturan hukum yang berbeda
Apakah fungsi utama dari harmonisasi peraturan perundang-undangan?
A. Meningkatkan perbedaan interpretasi
B. Menjamin terjadinya konflik hukum
C. Menciptakan kesesuaian antarperaturan hukum yang berbeda
D. Membuat peraturan perundang-undangan menjadi lebih rumit
E. Mengurangi kepastian hukum
Jawaban:
C. Menciptakan kesesuaian antarperaturan hukum yang berbeda
Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 menerangkan tentang hierarki peraturan perundang-undangan. Jenis dan urutan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia terdiri atas:
A. Peraturan Presiden
B. Peraturan Pemerintah
C. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
D. Peraturan Daerah Provinsi
E. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Jawaban:
C. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pembahasan:
Menurut pasal yang disebutkan, UUD 1945 menjadi peraturan tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia.
Prinsip Lex Superiori Derogat Legi Inferiori dalam hukum menyatakan:
A. Peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang lebih umum
B. Peraturan yang lebih umum mengesampingkan peraturan yang lebih khusus
C. Peraturan yang kedudukannya lebih tinggi tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih rendah
D. Peraturan yang kedudukannya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi
E. Peraturan yang baru mengesampingkan peraturan yang lama
Jawaban:
D. Peraturan yang kedudukannya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi
Pembahasan:
Prinsip Lex Superiori Derogat Legi Inferiori menyatakan bahwa peraturan yang berkedudukan lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan.
Apakah fungsi utama dari harmonisasi peraturan perundang-undangan?
A. Meningkatkan perbedaan interpretasi
B. Menjamin terjadinya konflik hukum
C. Menciptakan kesesuaian antarperaturan hukum yang berbeda
D. Membuat peraturan perundang-undangan menjadi lebih rumit
E. Mengurangi kepastian hukum
Jawaban:
C. Menciptakan kesesuaian antarperaturan hukum yang berbeda
Pembahasan:
Harmonisasi peraturan perundang-undangan bertujuan untuk menciptakan kesesuaian antara peraturan hukum yang berbeda agar tidak terjadi konflik atau inkonsistensi dalam penerapannya.
Sekian ujian sumatif tentang Produk Hukum dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan. Melalui pengujian ini, diharapkan pemahaman Anda terkait struktur hukum Indonesia, peran UUD 1945 sebagai landasan tertinggi, dan tata urutan peraturan perundang-undangan semakin terasah. Tetaplah menggali dan mengasah pengetahuan hukum, karena pemahaman yang kokoh mengenai sistem hukum negara merupakan pondasi penting bagi setiap warga untuk memahami hak, kewajiban, dan tata tertib dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terima kasih atas partisipasi Anda dalam ujian ini!