Tampilkan postingan dengan label Pendidikan Pancasila. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Pendidikan Pancasila. Tampilkan semua postingan
Kumpulan Soal Sumatif Akhir Semester Pendidikan Pancasila Kelas VII Fase D SMP MTs

Kumpulan Soal Sumatif Akhir Semester Pendidikan Pancasila Kelas VII Fase D SMP MTs

Kumpulan Soal Sumatif Akhir Semester Pendidikan Pancasila Kelas VII Fase D SMP MTs



Persiapkan Sukses Ujian Akhir Semester! Kumpulan Soal Sumatif Pendidikan Pancasila Kelas VII Fase D SMP/MTs Siap Menemani


Sebentar lagi ujian akhir semester akan tiba, dan sebagai siswa Kelas VII SMP/MTs, kesiapan adalah kunci utama. Pada kesempatan ini, kami hadirkan solusi terbaik untuk memastikan kesuksesan Anda dalam ujian Pendidikan Pancasila Fase D. Dapatkan keunggulan persiapan dengan menjelajahi kumpulan soal sumatif akhir semester Pendidikan Pancasila kelas VII Fase D SMP/MTs yang kami rangkum secara komprehensif. Mulai dari materi terkini hingga pembahasan mendalam, setiap soal dirancang untuk memastikan Anda siap dan percaya diri menghadapi evaluasi akhir. Dengan kata kunci "soal sumatif Pendidikan Pancasila Kelas VII Fase D SMP/MTs," artikel ini menjadi panduan terbaik untuk persiapan ujian Anda.

1. Gotong royong adalah suatu semangat kerjasama yang merupakan akar budaya bangsa Indonesia dalam hidup bermasyarakat.

Di Daerah Istimewa Yogyakarta dikenal dengan Gugur Gunung sedangkan di Minahasa dikenal dengan istilah ...

A. Sikaroban
B. Mapalus
C. Kerigan
D. Subak

Jawaban: B

2. Bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu hasil dan tujuan yang didambakan adalah pengertian ...

A. Kerja bersama
B. Gotong royong
C. Usaha bersama
D. Diskusi bersama

Kumpulan Soal Sumatif Akhir Semester Pendidikan Pancasila Fase D Kelas VIII SMP/MTs

Kumpulan Soal Sumatif Akhir Semester Pendidikan Pancasila Fase D Kelas VIII SMP/MTs

Kumpulan Soal Sumatif Akhir Semester Pendidikan Pancasila Fase D Kelas VIII SMP/MTs



Sebagai akhir semester mendekat, persiapan yang matang menjadi kunci kesuksesan siswa dalam menghadapi ujian. Khususnya bagi siswa Kelas VIII SMP/MTs, ujian sumatif pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila Fase D memegang peranan penting dalam mengukur pemahaman mereka terhadap nilai-nilai kebangsaan. Untuk membantu dalam proses persiapan, kami menyajikan kumpulan soal sumatif akhir semester Pendidikan Pancasila Fase D kelas VIII SMP/MTs. Dengan materi yang relevan dan disusun secara cermat, soal-soal ini akan menjadi alat yang efektif untuk mengasah kemampuan siswa dan memastikan keberhasilan mereka dalam menghadapi evaluasi akhir.

1. Pancasila sebagai landasan penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan merupakan fungsi Pancasila sebagai….

a. dasar negara
b. pandangan hidup bangsa
c. perjanjian luhur bangsa Indonesia
d. jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia

Jawaban: a.

2. Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar negara bersifat…

a. lokal
b. instrumental
c. sementara
d. tetap

Jawaban: d.

Soal Sumatif Produk Hukum dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan | Elemen UUD 1945 | Fase E SMA/SMK/MA

Soal Sumatif Produk Hukum dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan | Elemen UUD 1945 | Fase E SMA/SMK/MA

Soal Sumatif Produk Hukum dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan | Elemen UUD 1945 | Fase E SMA/SMK/MA 

Selamat datang dalam ujian sumatif mengenai Produk Hukum dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan! Materi ini menggali kedalaman pengetahuan Anda tentang hierarki peraturan hukum serta elemen-elemen penting dalam UUD 1945 yang menjadi landasan hukum utama di Indonesia. Dalam ujian ini, Anda akan menghadapi rangkaian soal yang menguji pemahaman dan aplikasi konsep mengenai peraturan perundang-undangan serta hierarkinya. Semoga ujian ini membantu Anda mengasah pemahaman tentang sistem hukum Indonesia.    



Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah:

    a. Negara adil dan makmur.

    b. Negara hukum.

    c. Negara berdaulat.

    d. Negara yang demokratis.

    e. Negara yang sejahtera.

Soal Sumatif Membangun Prilaku Taat Hukum | Elemen UUD 1945 | Kelas X SMA/SMK/MA Fase E

Soal Sumatif Membangun Prilaku Taat Hukum | Elemen UUD 1945 | Kelas X SMA/SMK/MA Fase E

Soal Sumatif Membangun Prilaku Taat Hukum | Elemen UUD 1945 | Kelas X SMA/SMK/MA Fase E



Selamat datang pada Soal Sumatif Membangun Prilaku Taat Hukum, sebuah sumber belajar penting yang memfokuskan pada elemen-elemen kunci dari UUD 1945. Materi ini ditujukan untuk Kelas X SMA/SMK/MA Fase E, yang dirancang untuk mengembangkan pemahaman yang kuat tentang hukum, norma, dan nilai-nilai hukum yang mendasari masyarakat kita.


    1. Kesadaran hukum adalah...
    a. Mengetahui dan mengerti tindakan yang dilakukan
    b. Memahami perilaku yang baik dan buruk
    c. Kesadaran abstrak yang belum berbentuk perilaku nyata
    d. Semua jawaban benar
    e. Hanya jawaban a dan b yang benar

    Kunci jawaban: e. Hanya jawaban a dan b yang benar

    2. Budaya hukum mencakup...
    a. Nilai-nilai budaya manusia yang berkaitan dengan masalah hukum
    b. Sikap warga masyarakat terhadap hukum
    c. Penegakan hukum tanpa diskriminasi
    d. Semua jawaban benar
    e. Hanya jawaban a dan b yang benar

    Kunci jawaban: e. Hanya jawaban a dan b yang benar

    3. Tujuan hukum menurut teori gabungan adalah...
    a. Mewujudkan keadilan
    b. Mewujudkan kemanfaatan
    c. Mewujudkan keadilan dan manfaat
    d. Mengatur pergaulan hidup secara damai
    e. Semua jawaban benar

    Kunci jawaban: c. Mewujudkan keadilan dan manfaat

    4. Fungsi hukum menurut Budiono Kusumohamidjojo adalah...
    a. Mencapai ketertiban umum dan keadilan
    b. Alat rekayasa masyarakat
    c. Sarana pembentukan masyarakat
    d. Semua jawaban benar
    e. Hanya jawaban a dan b yang benar

    Kunci jawaban: d. Semua jawaban benar

    5. Sumber hukum terdiri atas...
    a. Hukum tertulis dan hukum tidak tertulis
    b. Hukum agama dan hukum etik
    c. Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden
    d. Semua jawaban benar
    e. Hanya jawaban a dan b yang benar

    Kunci jawaban: a. Hukum tertulis dan hukum tidak tertulis

    6. Apa yang dimaksud dengan kesadaran hukum yang bersifat abstrak?
    a. Kesadaran yang belum diimplementasikan dalam perilaku nyata
    b. Kesadaran yang terwujud dalam tindakan konkret
    c. Kesadaran yang tidak relevan dengan hukum yang berlaku
    d. Kesadaran yang berada di luar batas norma hukum
    e. Kesadaran yang bertentangan dengan budaya hukum

    Kunci jawaban: a. Kesadaran yang belum diimplementasikan dalam perilaku nyata

    7. Menurut Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, negara Indonesia adalah negara...
    a. Hukum
    b. Kesejahteraan
    c. Beradab
    d. Demokrasi
    e. Keadilan

    Kunci jawaban: a. Hukum

    8. Tujuan hukum dalam teori ketertiban dan ketenteraman masyarakat adalah...
    a. Mengatur pergaulan hidup secara damai
    b. Mewujudkan kemanfaatan
    c. Menciptakan kesejahteraan dan kenyamanan dalam kehidupan
    d. Semua jawaban benar
    e. Hanya jawaban a dan b yang benar

    Kunci jawaban: a. Mengatur pergaulan hidup secara damai

    9. Sumber hukum tertulis dapat dilihat pada...
    a. UUD NRI Tahun 1945
    b. Norma adat
    c. Kebiasaan masyarakat
    d. Semua jawaban benar
    e. Hanya jawaban a dan b yang benar

    Kunci jawaban: d. Semua jawaban benar

    10. Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik mencakup...
    a. Keadilan dan kesejahteraan
    b. Keterbukaan dan kejelasan rumusan
    c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan
    d. Semua jawaban benar
    e. Hanya jawaban a dan b yang benar

    Kunci jawaban: d. Semua jawaban benar

    11. Apa yang menjadi alat rekayasa masyarakat dalam fungsi hukum menurut Rumokoy?
    a. Hukum sebagai sarana pembentukan masyarakat
    b. Hukum sebagai alat pengesahan
    c. Hukum sebagai penyelesaian konflik
    d. Hukum sebagai alat pembangunan
    e. Semua jawaban benar

    Kunci jawaban: a. Hukum sebagai sarana pembentukan masyarakat

    12. Pengertian sumber hukum tidak tertulis adalah...
    a. Hukum yang berlaku dan tercantum dalam peraturan negara
    b. Hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat yang tidak tertulis
    c. Semua hukum yang tidak tertulis dalam buku
    d. Hukum yang hanya berlaku di wilayah tertentu
    e. Hukum yang berlaku secara global

    Kunci jawaban: b. Hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat yang tidak tertulis

    13. Teori tujuan hukum gabungan menggabungkan aspek...
    a. Keadilan dan manfaat
    b. Kesejahteraan dan kenyamanan
    c. Keadilan dan kesetiaan
    d. Semua jawaban benar
    e. Hanya jawaban a dan b yang benar

    Kunci jawaban: a. Keadilan dan manfaat

    14. Fungsi hukum sebagai alat rekayasa masyarakat berarti...
    a. Hukum sebagai legitimasi apa yang berlaku di masyarakat
    b. Hukum sebagai alat pembentukan masyarakat
    c. Hukum sebagai penyelesaian konflik dalam masyarakat
    d. Semua jawaban benar
    e. Hanya jawaban a dan b yang benar

    Kunci jawaban: e. Hanya jawaban a dan b yang benar

    15. Norma yang menjadi pedoman bagi masyarakat dalam berperilaku adalah...
    a. Norma agama
    b. Norma etik atau moral
    c. Norma hukum
    d. Semua jawaban benar
    e. Hanya jawaban a dan b yang benar
   Kunci jawaban: d. Semua jawaban benar

    16. Dalam konteks pembentukan budaya hukum, jelaskan bagaimana peran budaya hukum memengaruhi kesadaran hukum masyarakat secara menyeluruh.
    a. Budaya hukum hanya memengaruhi individu, bukan keseluruhan masyarakat.
    b. Budaya hukum tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kesadaran hukum masyarakat.
    c. Budaya hukum menentukan kesadaran hukum masyarakat dan perilaku kolektifnya.
    d. Budaya hukum hanya berpengaruh terhadap beberapa individu dalam masyarakat.
    e. Kesadaran hukum tidak dipengaruhi oleh budaya hukum.

    Kunci jawaban: c. Budaya hukum menentukan kesadaran hukum masyarakat dan perilaku kolektifnya.

    17. Bagaimana peran penggunaan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dalam mencapai tujuan hukum?
    a. Asas-asas tersebut tidak relevan dalam pencapaian tujuan hukum.
    b. Asas-asas tersebut mempertimbangkan keadilan saja dalam tujuan hukum.
    c. Asas-asas tersebut membantu memperjelas rumusan hukum dan mencapai kejelasan tujuan hukum.
    d. Asas-asas tersebut mengabaikan pentingnya tujuan hukum dalam penyusunan peraturan perundang-undangan.
    e. Asas-asas tersebut hanya diperlukan dalam pembentukan peraturan daerah.

    Kunci jawaban: c. Asas-asas tersebut membantu memperjelas rumusan hukum dan mencapai kejelasan tujuan hukum.

    18. Berdasarkan teori-teori tentang tujuan hukum, jelaskan bagaimana hukum berperan dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat secara luas.
    a. Hukum hanya berperan dalam menciptakan ketertiban.
    b. Hukum tidak memiliki peran dalam penciptaan kesejahteraan masyarakat.
    c. Hukum berperan sebagai instrumen utama dalam mewujudkan kesejahteraan dan kenyamanan masyarakat.
    d. Hukum hanya berperan dalam mempertahankan status quo.
    e. Kesejahteraan masyarakat tidak berhubungan dengan peran hukum.

    Kunci jawaban: c. Hukum berperan sebagai instrumen utama dalam mewujudkan kesejahteraan dan kenyamanan masyarakat.

    19. Bagaimana peran sumber hukum tidak tertulis dalam pembentukan norma dan perilaku hukum?
    a. Sumber hukum tidak tertulis hanya memengaruhi individu tertentu.
    b. Sumber hukum tidak tertulis tidak memiliki peran dalam pembentukan norma hukum.
    c. Sumber hukum tidak tertulis memengaruhi budaya hukum, yang kemudian membentuk norma dan perilaku hukum.
    d. Sumber hukum tidak tertulis tidak memiliki korelasi dengan budaya hukum.
    e. Pembentukan norma hukum sepenuhnya tergantung pada hukum tertulis.

    Kunci jawaban: c. Sumber hukum tidak tertulis memengaruhi budaya hukum, yang kemudian membentuk norma dan perilaku hukum.

    20. Bagaimana implikasi dari kesadaran hukum yang tinggi terhadap penegakan hukum dan kestabilan sosial?
    a. Kesadaran hukum tidak memiliki hubungan dengan penegakan hukum dan kestabilan sosial.
    b. Kesadaran hukum yang tinggi memengaruhi penegakan hukum dan meningkatkan kestabilan sosial.
    c. Kesadaran hukum tidak memiliki dampak pada kestabilan sosial, hanya pada penegakan hukum.
    d. Penegakan hukum terjadi terlepas dari kesadaran hukum.
    e. Kestabilan sosial tidak dipengaruhi oleh kesadaran hukum.

    Kunci jawaban: b. Kesadaran hukum yang tinggi memengaruhi penegakan hukum dan meningkatkan kestabilan sosial.

    21. Jelaskan bagaimana hukum berperan dalam memengaruhi nilai dan perilaku masyarakat.
    a. Hukum tidak memiliki pengaruh terhadap nilai dan perilaku masyarakat.
    b. Hukum hanya memengaruhi nilai individu dalam masyarakat.
    c. Hukum memengaruhi budaya hukum yang kemudian membentuk nilai dan perilaku masyarakat.
    d. Perilaku masyarakat tidak dipengaruhi oleh hukum.
    e. Nilai dan perilaku masyarakat tidak terkait dengan hukum.

    Kunci jawaban: c. Hukum memengaruhi budaya hukum yang kemudian membentuk nilai dan perilaku masyarakat.

    22. Dalam konteks sumber hukum, jelaskan bagaimana perbedaan antara hukum tertulis dan hukum tidak tertulis memengaruhi pembentukan hukum.
    a. Hukum tertulis tidak memengaruhi pembentukan hukum secara keseluruhan.
    b. Hukum tidak tertulis hanya memengaruhi pembentukan hukum lokal.
    c. Hukum tertulis memiliki pengaruh lebih besar daripada hukum tidak tertulis dalam pembentukan hukum.
    d. Hukum tidak tertulis memiliki peran yang sama pentingnya dengan hukum tertulis dalam pembentukan hukum.
    e. Pembentukan hukum tidak terkait dengan perbedaan antara hukum tertulis dan tidak tertulis.

    Kunci jawaban: d. Hukum tidak tertulis memiliki peran yang sama pentingnya dengan hukum tertulis dalam pembentukan hukum.

    23. Jelaskan implikasi dari budaya hukum yang kuat terhadap keberhasilan implementasi hukum di sebuah negara.
    a. Budaya hukum yang kuat tidak memiliki implikasi pada implementasi hukum.
    b. Budaya hukum yang kuat menghambat implementasi hukum yang efektif.
    c. Budaya hukum yang kuat memfasilitasi implementasi hukum yang berhasil.
    d. Implementasi hukum tidak dipengaruhi oleh budaya hukum.
    e. Implementasi hukum hanya bergantung pada regulasi hukum yang ada.

    Kunci jawaban: c. Budaya hukum yang kuat memfasilitasi implementasi hukum yang berhasil.

    24. Bagaimana hukum berperan dalam membentuk dan mempertahankan struktur sosial?
    a. Hukum tidak memiliki peran dalam membentuk atau mempertahankan struktur sosial.
    b. Hukum memengaruhi struktur sosial hanya pada tingkat individu.
    c. Hukum memengaruhi budaya hukum yang kemudian membentuk dan mempertahankan struktur sosial.
    d. Struktur sosial tidak memiliki kaitan dengan hukum.
    e. Struktur sosial hanya ditentukan oleh faktor-faktor non-hukum.

    Kunci jawaban: c. Hukum memengaruhi budaya hukum yang kemudian membentuk dan mempertahankan struktur sosial.

    25. Jelaskan bagaimana hukum berperan dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan kewajiban sosial dalam masyarakat.
    a. Hukum tidak memiliki peran dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan kewajiban sosial.
    b. Hukum hanya memengaruhi kebebasan individu, bukan kewajiban sosial.
    c. Hukum memengaruhi budaya hukum yang kemudian mengatur keseimbangan antara kebebasan individu dan kewajiban sosial.
    d. Keseimbangan antara kebebasan individu dan kewajiban sosial tidak terkait dengan hukum.
    e. Keseimbangan antara kebebasan individu dan kewajiban sosial hanya terjadi secara alami dalam masyarakat.

Kunci jawaban: c. Hukum memengaruhi budaya hukum yang kemudian mengatur keseimbangan antara kebebasan individu dan kewajiban sosial.

Terima kasih telah menyelesaikan Soal Sumatif Membangun Prilaku Taat Hukum ini. Semoga penguasaan terhadap elemen-elemen UUD 1945 yang telah dipelajari dapat menjadi landasan yang kuat dalam memahami dan menerapkan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Teruslah belajar dan tingkatkan kesadaran hukum untuk membentuk masyarakat yang taat hukum dan bertanggung jawab.
SOAL SUMATIF ELEMEN UUD NRI TAHUN 1945 KELAS XI GANJIL SMK/SMA/MA

SOAL SUMATIF ELEMEN UUD NRI TAHUN 1945 KELAS XI GANJIL SMK/SMA/MA

SOAL SUMATIF ELEMEN UUD NRI TAHUN 1945 KELAS XI GANJIL SMK/SMA/MA


Temukan persiapan ujian yang efektif dengan panduan eksklusif "Soal Sumatif Elemen UUD NRI Tahun 1945 Kelas XI Ganjil SMK/SMA/MA". Pahami setiap aspek hukum dasar negara dengan pertanyaan yang relevan. Segera tingkatkan pemahamanmu dan raih keberhasilan dalam ujian.

Soal Sumatif Elemen UUD NRI Tahun 1945 Kelas XI Ganjil SMK/SMA/MA

Selamat datang dalam eksplorasi mendalam mengenai elemen-elemen krusial dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945. Dalam perjalanan akademis, pemahaman yang kuat terhadap fondasi hukum negara menjadi pondasi yang tak tergantikan. Artikel ini hadir sebagai panduan khusus untuk siswa Kelas XI semester ganjil tahun 2023 yang tengah mempersiapkan diri menghadapi ujian sumatif. Mari kita bersama-sama menjelajahi setiap elemen, memahami konteks sejarah, dan mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan ujian yang relevan.

SOAL SUMATIF ELEMEN UUD NRI TAHUN 1945 FASE E KELAS X SMA/SMK/MA

SOAL SUMATIF ELEMEN UUD NRI TAHUN 1945 FASE E KELAS X SMA/SMK/MA

SOAL SUMATIF ELEMEN UUD NRI TAHUN 1945 FASE E KELAS X SMA/SMK/MA


Temukan jawaban komprehensif Soal Sumatif mengenai Elemen UUD NRI Tahun 1945 Fase E untuk Kelas X SMA/SMK/MA dalam artikel ini. Rincian mendalam disajikan dengan jelas untuk membantu siswa memahami struktur dasar negara. Prinsip-prinsip SEO diterapkan untuk memastikan aksesibilitas dan ketersediaan informasi dalam hasil pencarian Google. Persiapkan diri dengan membaca artikel ini sebagai sumber terpercaya untuk menghadapi ujian kelas dengan keyakinan.


Download Lembar Kerja Siswa: Periodisasi Pemberlakuan UUD di Indonesia Kelas XI SMA/SMK/MA

Download Lembar Kerja Siswa: Periodisasi Pemberlakuan UUD di Indonesia Kelas XI SMA/SMK/MA

Download Lembar Kerja Siswa: Periodisasi Pemberlakuan UUD di Indonesia Kelas XI SMA/SMK/MA



Bab 2: Demokrasi Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945

Saat kita membahas pendidikan dan pembelajaran, penting untuk memahami bagaimana sistem demokrasi telah menjadi bagian integral dari sejarah Indonesia. Di bab ini, kita akan mengeksplorasi materi dari Lembar Kerja Siswa yang berkaitan dengan periodisasi pemberlakuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan bagaimana hal itu mencerminkan nilai-nilai demokrasi.

Instruksi untuk Siswa

Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan lebih mendalam, mari kita pahami instruksi yang diberikan kepada siswa di Lembar Kerja Siswa ini:

  1. Bacalah dengan seksama materi yang disediakan di atas.
  2. Diskusikan pertanyaan-pertanyaan yang disajikan di bawah ini bersama dengan anggota kelompok Anda.
  3. Buatlah sebuah presentasi yang menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut.
  4. Presentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas. Pastikan presentasi kalian mencakup poin-poin utama dari materi di atas.
  5. Kelompok lain dapat menanggapi presentasi kalian dengan memberikan pertanyaan, tanggapan, dan masukan yang membangun.

Pertanyaan Pemantik:

Bagaimana Indonesia telah menerapkan nilai-nilai demokrasi yang terkandung dalam Pancasila dalam sejarahnya?

Diskusikan bagaimana nilai-nilai demokrasi yang berdasarkan Pancasila telah diimplementasikan di Indonesia sepanjang sejarahnya, dan berikan contoh konkret dari berbagai periode sejarah.

Bagaimana konstitusi Indonesia, khususnya UUD NRI Tahun 1945, menjamin demokrasi dan kebebasan berpendapat?

Jelaskan bagaimana konstitusi Indonesia, terutama UUD NRI Tahun 1945, melindungi demokrasi dan kebebasan berpendapat. Apakah ada pasal-pasal tertentu dalam konstitusi yang menyangkut hal ini?

Bagaimana demokrasi kerakyatan (dengan prinsip musyawarah mufakat) mencerminkan karakteristik Indonesia?

Diskusikan mengapa demokrasi kerakyatan yang didasarkan pada prinsip musyawarah mufakat sesuai dengan karakteristik dan nilai-nilai Indonesia. Apa yang membuatnya cocok dengan masyarakat dan budaya Indonesia?

Apakah perubahan-perubahan dalam pemberlakuan UUD selama sejarah Indonesia mencerminkan perkembangan demokrasi?

Bincangkan bagaimana perubahan dalam pemberlakuan UUD sepanjang sejarah Indonesia mencerminkan evolusi demokrasi di negara ini.

Catatan: Pastikan untuk mencari contoh konkret atau studi kasus yang mendukung argumen kalian dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas. Selain itu, pastikan presentasi kalian informatif dan mengikuti urutan yang logis untuk memudahkan pemahaman kelas. Selamat berdiskusi dan presentasi!

Pedoman Penilaian dan Penskoran
Pada tahap presentasi, tentu saja, penilaian akan dilakukan. Berikut adalah pedoman penilaian dan penskoran yang digunakan untuk mengevaluasi presentasi siswa:

Kriteria Penilaian:
  • 1. Kualitas Isi (Maksimal 10 poin)
  • Poin 1-4: Isi presentasi kurang relevan dan tidak mendalam. Ada sedikit atau tidak ada pemahaman materi.
  • Poin 5-7: Isi presentasi cukup relevan dan mengandung pemahaman yang memadai tentang materi.
  • Poin 8-10: Isi presentasi sangat relevan, mendalam, dan menggambarkan pemahaman yang mendalam tentang materi.

2. Struktur Presentasi (Maksimal 5 poin)
  • Poin 1-2: Presentasi tidak memiliki struktur yang jelas dan sulit diikuti. Ada sedikit atau tidak ada pengaturan informasi.
  • Poin 3-4: Presentasi memiliki struktur yang cukup jelas, tetapi masih ada beberapa kesulitan dalam mengikuti alur cerita.
  • Poin 5: Presentasi memiliki struktur yang sangat jelas, dengan alur yang mudah diikuti.

3. Kualitas Visual (Jika digunakan) (Maksimal 5 poin)
  • Poin 1-2: Materi visual tidak relevan, tidak menarik, atau mengganggu perhatian. Tidak ada hubungan antara visual dan materi.
  • Poin 3-4: Materi visual cukup relevan dan menarik. Ada beberapa hubungan antara visual dan materi.
  • Poin 5: Materi visual sangat relevan, menarik, dan mendukung pemahaman materi.

4. Kemampuan Berbicara dan Komunikasi (Maksimal 10 poin)
  • Poin 1-4: Presentasi sulit dipahami karena ketidakjelasan, kelancaran yang buruk, atau gangguan berbicara.
  • Poin 5-7: Presentasi cukup jelas dan lancar, tetapi masih ada beberapa gangguan dalam berbicara.
  • Poin 8-10: Presentasi sangat jelas, lancar, dan mudah dipahami. Pembicara berbicara dengan percaya diri.

5. Pemahaman Konsep (Maksimal 10 poin)
  • Poin 1-4: Kesalahan pemahaman konsep yang signifikan atau tidak ada pemahaman yang nyata tentang materi.
  • Poin 5-7: Pemahaman konsep yang memadai tetapi mungkin terdapat beberapa kesalahan atau kebingungan.
  • Poin 8-10: Pemahaman konsep yang mendalam dan akurat tentang materi.

Total Skor Maksimal: 40 poin
Penskoran:
  • Sangat Buruk: 0-10 poin
  • Kurang Memadai: 11-20 poin
  • Cukup: 21-30 poin
  • Baik: 31-35 poin
  • Sangat Baik: 36-40 poin
Pedoman penilaian ini bertujuan untuk memastikan bahwa penilaian presentasi siswa dilakukan secara adil dan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Dengan menggunakan pedoman ini, diharapkan bahwa siswa akan menerima umpan balik yang konstruktif untuk pengembangan lebih lanjut.

[Download] Lembar Kerja Siswa: Periodisasi Pemberlakuan UUD di Indonesia Kelas XI SMA/SMK/MA

Apa dan Bagaimana Amandemen UUD NRI Tahun 1945 (UUD 1945) dan Hasil Hasilnya?

Apa dan Bagaimana Amandemen UUD NRI Tahun 1945 (UUD 1945) dan Hasil Hasilnya?

Apa dan Bagaimana Amandemen UUD NRI Tahun 1945 (UUD 1945) dan Hasil Hasilnya?



  1. Dasar Pemikiran Perlunya Amandemen UUD 1945 (UUD NRI Tahun 1945)

    Setelah mengalami pasang surut, baik pada era Orde Lama maupun Orde Baru, muncul tuntutan perubahan UUD 1945 pada era reformasi. Untuk memahami bagaimana perubahan UUD 1945 itu terjadi, kita akan menjelaskan dasar pemikiran, tujuan, dasar yuridis, kesepakatan dasar, awal perubahan, tingkat-tingkat pembicaraan, jenis-jenis perubahan, dan hasil perubahan. Perlunya perubahan UUD 1945 muncul karena sejumlah kelemahan dalam UUD 1945. Beberapa dari kelemahan tersebut adalah:

    1. Struktur Kekuasaan dalam UUD 1945: Struktur kekuasaan dalam UUD 1945 memberikan kekuasaan besar kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif. Hal ini menyebabkan kekhawatiran bahwa kekuasaan dalam UUD 1945 sangat terpusat pada Presiden. Presiden tidak hanya menjalankan pemerintahan, tetapi juga memiliki kekuasaan untuk membentuk undang-undang dan hak prerogatif tertentu seperti memberikan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi.

    2. Sistem Saling Mengawasi dan Mengimbangi (Checks and Balances): Struktur UUD 1945 tidak cukup mengatur sistem saling mengawasi dan mengimbangi antara cabang-cabang kekuasaan (lembaga negara) untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan atau tindakan yang melampaui wewenang. Akibatnya, kekuasaan Presiden yang besar semakin menguat karena kurangnya mekanisme kendali dan pengimbang dari cabang kekuasaan lainnya. Misalnya, tidak ada ketentuan yang mengatur pembatasan kekuasaan Presiden dalam menolak mengesahkan Rancangan Undang-Undang yang sudah disetujui oleh DPR.

    3. Ketentuan-Ketentuan yang Tidak Jelas: UUD 1945 memiliki berbagai ketentuan yang tidak jelas, yang membuka peluang untuk penafsiran yang bertentangan dengan prinsip negara berdasarkan konstitusi. Misalnya, ketentuan tentang pemilihan kembali Presiden ("... dan sesudahnya dapat dipilih kembali") menimbulkan praktik Presiden yang terpilih terus menerus, tanpa mempertimbangkan sistem pembatasan kekuasaan sebagai prinsip dasar negara berdasarkan konstitusi. Selain itu, beberapa ketentuan tentang kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat dengan lisan dan tulisan juga tidak cukup jelas, sehingga menimbulkan pendapat bahwa hak-hak tersebut tidak efektif sampai undang-undang yang sesuai dibentuk.

    4. Kedudukan Penjelasan UUD 1945: UUD 1945 tidak memiliki Penjelasan resmi. Penjelasan UUD 1945 bukan hasil badan yang menyusun dan menetapkan UUD 1945, tetapi hasil pekerjaan individu Supomo yang dimasukkan ke dalam Berita Republik Tahun 1946 dan Lembaran Negara RI Tahun 1959. Penjelasan UUD 1945 berisi materi yang tidak selalu konsisten dengan isi pasal-pasal dan kadang-kadang termasuk materi yang seharusnya termasuk dalam Batang Tubuh (isi pokok) UUD 1945.

  2. Tujuan Amandemen UUD 1945

    Perubahan UUD 1945 memiliki beberapa tujuan, antara lain:

    1. Menyempurnakan aturan dasar tentang tatanan negara untuk mencapai tujuan nasional dan memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia.
    2. Menyempurnakan aturan dasar tentang jaminan dan pelaksanaan kedaulatan rakyat serta memperluas partisipasi rakyat sesuai dengan perkembangan demokrasi.
    3. Menyempurnakan aturan dasar tentang supremasi hukum, jaminan hak-hak konstitusional rakyat, dan perlindungan hak asasi manusia sesuai dengan prinsip demokrasi dan konstitusi negara hukum yang tercantum dalam UUD 1945.
    4. Menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan negara secara demokratis dan modern melalui pembagian kekuasaan yang lebih jelas, sistem saling mengawasi dan mengimbangi yang lebih kuat dan transparan, serta pembentukan lembaga-lembaga negara baru untuk mengakomodasi kebutuhan bangsa dan tantangan zaman.
    5. Menyempurnakan aturan dasar tentang tugas, tanggung jawab, dan kewajiban negara dalam melindungi seluruh bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan menjalankan ketertiban dunia.
    6. Melengkapi aturan dasar yang sangat penting dalam penyelenggaraan negara bagi eksistensi negara dan demokrasi, seperti pengaturan wilayah negara dan pemilihan umum.
    7. Menyempurnakan aturan dasar tentang kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan bangsa.
  3. Dasar Yuridis Amandemen UUD 1945

    Amandemen UUD 1945 dilakukan berdasarkan Pasal 37 UUD 1945, yang mengatur prosedur perubahan UUD 1945. Namun, terdapat Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1983 tentang Referendum yang mengatur tata cara perubahan UUD 1945 dengan melibatkan pendapat rakyat melalui referendum. Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 37 UUD 1945. Oleh karena itu, MPR mencabut Ketetapan MPR tentang referendum tersebut sebelum melakukan perubahan UUD 1945 dalam Sidang Istimewa MPR tahun 1998. Dengan demikian, dasar yuridis formal perubahan UUD 1945 adalah Pasal 37 UUD 1945.

  4. Kesepakatan Dasar dalam Amandemen/Perubahan UUD 1945

    Kesepakatan dasar dalam perubahan UUD 1945 disusun oleh Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja, yang mencakup:

    1. Kesepakatan untuk tidak mengubah Pembukaan UUD 1945.
    2. Kesepakatan untuk mempertahankan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.
    3. Kesepakatan untuk mempertahankan sistem presidensial dan memperkuat ciri-ciri umum sistem presidensial.
    4. Kesepakatan untuk tidak menggunakan lagi Penjelasan UUD 1945, dan materi normatif dalam penjelasan dipindahkan ke dalam pasal-pasal.
    5. Kesepakatan untuk menggunakan cara adendum dalam melakukan amendemen terhadap UUD 1945.
  5. Hasil Amandemen/Perubahan UUD 1945

    Hasil perubahan yang dilakukan dengan bertahap adalah sebagai berikut:

    1. Perubahan Pertama UUD 1945 (19 Oktober 1999): Perubahan pertama membatasi kekuasaan Presiden dan memperkuat kedudukan DPR sebagai lembaga legislatif.

    2. Perubahan Kedua UUD 1945 (18 Agustus 2000): Perubahan kedua mencakup masalah wilayah negara dan pembagian pemerintahan daerah, menyempurnakan perubahan pertama dengan memperkuat kedudukan DPR, dan mengatur ketentuan-ketentuan tentang hak asasi manusia secara terperinci.

    3. Perubahan Ketiga UUD 1945 (9 November 2001): Perubahan ketiga mengubah dan/atau menambahkan sejumlah ketentuan, termasuk ketentuan tentang asas-asas landasan bernegara, kelembagaan negara, hubungan antar lembaga negara, dan pemilihan umum.

    4. Perubahan Keempat UUD 1945 (10 Agustus 2002): Perubahan keempat mencakup berbagai ketentuan termasuk tentang kelembagaan negara, penghapusan Dewan Pertimbangan Agung, pendidikan, kebudayaan, perekonomian, kesejahteraan sosial, serta aturan peralihan dan aturan tambahan.

Demikianlah penjelasan singkat tentang Amandemen UUD NRI Tahun 1945 dan hasil-hasilnya. Semoga artikel ini bermanfaat. 

Soal Asesmen Akhir Semester Kelas XII Pendidikan Pancasila SMA/SMK/MA

Soal Asesmen Akhir Semester Kelas XII Pendidikan Pancasila SMA/SMK/MA

Soal Asesmen Akhir Semester Kelas XII Pendidikan Pancasila SMA/SMK/MA 


Saat siswa mencapai tingkat kelas XII di SMA, SMK, atau MA, mereka telah menempuh perjalanan panjang dalam pendidikan dan memiliki tanggung jawab untuk memahami nilai-nilai luhur bangsa dengan lebih mendalam. Soal asesmen akhir semester dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila menjadi momen krusial untuk menguji kematangan pemahaman siswa terhadap nilai-nilai tersebut. Artikel ini akan menjelaskan pentingnya soal-soal asesmen akhir semester kelas XII dalam konteks Pendidikan Pancasila. Kami akan membahas bagaimana soal-soal ini tidak hanya mengukur pemahaman siswa tetapi juga mendorong mereka untuk menginternalisasi dan mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Soal Asesmen Akhir Semester Kelas XII Pendidikan Pancasila SMA/SMK/MA


1. Hak warga negara sesuai Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 berbunyi ...

A. Setiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya   

Pembelaan negara

B. Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang 

 Layak bagi kemanusiaan

C. Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hokum dan 

Pemerintahan dan wajib menjunjung hokum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya 

D. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang- undang

E. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Soal Asesmen Akhir Semester Pendidikan Pancasila Kelas XI SMA/SMK/MA

Soal Asesmen Akhir Semester Pendidikan Pancasila Kelas XI SMA/SMK/MA

Pendidikan Pancasila adalah komponen penting dalam sistem pendidikan kita, yang bertujuan membentuk karakter siswa dan memahamkan mereka tentang nilai-nilai luhur bangsa. Asesmen akhir semester dalam mata pelajaran ini adalah salah satu momen krusial untuk mengukur pemahaman dan aplikasi siswa terhadap nilai-nilai Pancasila. Artikel ini akan mengulas pentingnya soal asesmen akhir semester Pendidikan Pancasila untuk siswa kelas XI. Kami akan menjelaskan bagaimana soal-soal ini membantu mengevaluasi pemahaman siswa terhadap nilai-nilai Pancasila dan mendorong refleksi mereka terhadap nilai-nilai tersebut.

Soal Asesmen Akhir Semester Pendidikan Pancasila Kelas XI SMA/SMK/MA


1. Pada dasarnya hukum adalah kumpulan peraturan yang dibuat untuk mengatur masyarakat dalam mencari keadilan, oleh karena itu hukum bersifat .....

A. fleksibel

B. mendesak

C. sementara

D. mengikat

E. universal

DOWNLOAD CP PENDIDIKAN PANCASILA REVISI - CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA REVISI SK NOMOR 033/H/KR/2023

DOWNLOAD CP PENDIDIKAN PANCASILA REVISI - CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA REVISI SK NOMOR 033/H/KR/2023

DOWNLOAD CP PENDIDIKAN PANCASILA REVISI - CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA REVISI SK NOMOR 033/H/KR/2023 


SALINAN LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDAR, KURIKULUM, DAN ASESMEN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
NOMOR 033/H/KR/2023 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDAR, KURIKULUM, DAN ASESMEN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI NOMOR 008/H/KR/2022 TENTANG CAPAIAN PEMBELAJARAN PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, JENJANG PENDIDIKAN DASAR, DAN JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH PADA KURIKULUM MERDEKA

DOWNLOAD CP PENDIDIKAN PANCASILA REVISI - CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA REVISI SK NOMOR 033/H/KR/2023 



CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA

A. Rasional
Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan menumbuhkembangkan kompetensi pengetahuan, sikap dan keterampilan peserta didik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kompetensi tersebut membutuhkan pembelajaran dan praktik baik yang menghubungkan antara peserta didik dan lingkungan sekitar. Pancasila dalam kedudukannya sebagai dasar negara, pandangan hidup, dan ideologi negara harus diinternalisasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui pendidikan untuk membentuk warga negara yang mencintai bangsa dan negara Indonesia.

Pendidikan Pancasila adalah mata pelajaran yang berisi muatan pendidikan Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan bertujuan membentuk peserta didik menjadi warga negara yang cerdas, amanah, jujur, dan bertanggung jawab. Pendidikan Pancasila merupakan salah satu mata pelajaran yang mewujudkan Profil Pelajar Pancasila, diaplikasikan melalui praktik belajar kewarganegaraan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, semangat Bhinneka Tunggal Ika, dan komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tujuan

  1. Berakhlak mulia dengan didasari keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui sikap mencintai sesama manusia, lingkungan, dan negara untuk mewujudkan persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial dengan menanamkan penyadaran, keteladanan, dan pembiasaan.
  2. Memahami makna dan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup, dan ideologi negara, serta mempraktikkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
  3. Mematuhi konstitusi dan norma yang berlaku serta menyelaraskan perwujudan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di masyarakat global.
  4. Memahami jati diri sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang berbineka dan berupaya untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, serta bersikap adil dan menghargai perbedaan SARA, status sosial-ekonomi, jenis kelamin, dan penyandang disabilitas.
  5. Mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berperan aktif dalam menciptakan perdamaian dunia.

Karakteristik

  1. Menumbuhkembangkan wawasan kebangsaan dan karakter ber-Pancasila.
  2. Menumbuhkan kesadaran untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta menjaga ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
  3. Menciptakan keselarasan, mencegah konflik, dan mewujudkan persatuan dan kesatuan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.
  4. Menjaga lingkungan dan mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  5. Mengembangkan praktik belajar kewarganegaraan yang berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

SELENGKAPNYA DOWNLOAD DISINI - DOWNLOAD SINI! 

DOWNLOAD CP PENDIDIKAN PANCASILA REVISI - CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA REVISI SK NOMOR 033/H/KR/2023 -- SELENGKAPNYA DOWNLOAD DISINI - DOWNLOAD SINI! 

Kumpulan Soal Asesmen Sumatif Elemen Pancasila Fase E Kelas X 2023

Kumpulan Soal Asesmen Sumatif Elemen Pancasila Fase E Kelas X 2023

Kumpulan Soal Asesmen Sumatif Elemen Pancasila Fase E Kelas X 2023


Pendidikan adalah kunci untuk membentuk generasi yang memiliki pemahaman yang kuat terhadap nilai-nilai kebangsaan. Di dalam ranah pendidikan, mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (Pancasila) memiliki peran penting dalam membangun karakter siswa. Menyadari hal tersebut, tahun 2023 membawa tantangan baru bagi siswa-siswa kelas X, yaitu menghadapi Asesmen Sumatif Elemen Pancasila fase E.

Kumpulan Soal Asesmen Sumatif Elemen Pancasila Fase E Kelas X 2023



Pancasila, sebagai landasan negara Indonesia, memiliki peran sentral dalam mengarahkan pembangunan dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Di dalam artikel ini, kami akan menyajikan kumpulan soal Asesmen Sumatif Elemen Pancasila fase E kelas X tahun 2023. Soal-soal ini bertujuan untuk menguji pemahaman siswa terhadap nilai-nilai Pancasila dan kemampuan mereka dalam mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita bersama-sama menjelajahi kumpulan soal ini dan mengukur sejauh mana siswa-siswa memahami Pancasila sebagai identitas bangsa.

Kumpulan Soal Asesmen Sumatif Elemen Pancasila Fase E Kelas X 2023


1. Sidang pertama BPUPK yang berlangsung sejak 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 merupakan forum bagi para pendiri bangsa untuk mendiskusikan…
A. Dasar bagi Indonesia yang akan merdeka
B. Strategi dalam mengisi kemerdekaan
C. Rencana strategis pembanungan nasional
D. Cita-cita luhur bangsa Indoensia
E. Pembanguna jangka panjang
PEMBAHASAN : A

2. Pidato Sukarno 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPK, selain menjadi penanda bagi lahirnya Pancasila, pidato tersebut juga menjadi….
A. Motivasi dalam kemerdekaan Indonesia
B. Spirit dalam pembangunan nasional
C. Rujukan utama untuk memahami Pancasila
D. Sumber referensi dalam memahami ideologi
E. Bahan literasi sejarah bangsa
PEMBAHASAN : C

3. Pada pembukaan sidang pertama BPUPK, satu pertanyaan dilontarkan oleh dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat selaku ketua BPUPK dalam pidatonya. Satu pertanyaan itu berisi hal yang menjadi pokok pembahasan sidang pertama BPUPK. Pertanyaan itu berbunyi….
A. “Apa agenda pembicaraan kiata?”
B. “Berapa hari kita akan bersidang?”
C. “Apa bentuk negara kita yang akan merdeka?’
D. “Apa sistem pemerintahan yang akan kita bentuk?”
E. “Apa dasar negara Indonesia yang akan kita bentuk?”
PEMBAHASAN : E

4. Dalam notulensi rapat sidang BPUPK pada tanggal 29 Mei 1945 tertulis bahwa Mohammad Yamin tidak secara khusus menyampaikan dasar negara. Namun demikian, Mohammad Yamin mengemukakan dasar yang tiga, yaitu….
A. (1) Permusyawaratan (Quran)-mufakat (adat), (2) perwakilan (adat), (3) kebijaksanaan (rationalism).
B. (1) Semangat kebangsaan, (2) hasrat persatuan, dan (3) rasa kekeluargaan
C. (1) kebangsaan, (2) internasionalisme atau perikemanusiaan, (3) mufakat atau demokrasi
D. (1) persatuan rakyat, dan (2) agama Islam dengan kemerdekaan seluas-luasnya bagi pemeluk agama yang bukan Islam
E. keselarasan/harmoni dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa dan syarat utama yakni “rasa persatuan” yang tidak membeda-bedakan, saling menghargai antara satu dengan yang lain.
PEMBAHASAN : A


5. Bahwa dasar ketuhanan harus diwujudkan dengan memisahkan urusan agama dari urusan negara. Pernyataan ini merupakan isi pidato pada sidang BPUPK tanggal 30 Mei 1945....
A. R. Abdoelrahim Pratalykrama
B. Mohammad Hatta
C. Soesanto Tirtoprodjo
D. Mohammad Yamin
E. K.R.M.T.H. Woerjaningrat
PEMBAHASAN : B

6. Perhatikan berikut ini:
1. Jepang Cahaya Asia
2. Jepang Penerang Asia
3. Jepang Pemimpin Asia
4. Jepang Pelindung Asia
5. Jepang Sinar Asia
Yang termasuk semoboyan Jepang untuk menarik simpati bangsa Indonesia terdapat pada nomor….
A. 1, 2 dan 3
B. 1, 3 dan 4
C. 2, 3 dan 4
D. 2, 3 dan 5
E. 3, 4 dan 5
PEMBAHASAN : B

7. Gagasan Sukarno tentang Pancasila sebagai dasar negara yang disampaikan melalui pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945, diterima.…
A. Secara aklamasi oleh seluruh anggota BPUPK
B. Dengan catatan di beberapa bagian
C. Oleh setengah peserta sidang
D. Oleh kalempok nasionalis
E. Secara terpaksa oleh peserta siding
PEMBAHASAN : A

8. Menurut catatan yang diberikan oleh Daradjadi dan Osa Kurniawan (2020), sekalipun para pendiri bangsa memberikan pandangan-pandangan yang berbeda di dalam sidang BPUPK, semuanya menggarisbawahi tentang….
A. Dasar negara
B. Falsafah negara
C. Ideologi negara
D. Pembangunan nasional
E. Kehendak untuk merdeka secepat-cepatnya
PEMBAHASAN : E

9. Kesamaan agama yang dianut oleh suatu msyarakat, atau ikatan ideologi sempit yang kuat dalam masyarakat, dapat juga merupakan faktor yang dapat membentuk negara bangsa. Hal ini merupakan penjabaran fator pembentuk identitas nasional, yaitu....
A. Sejarah
B. Kelembagaan
C. Sakral
D. Primordial
E. Tokoh
PEMBAHASAN : C

10. Pada hakikatnya Pancasila disahkan bersama-sama dengan disahkannya UUD 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaaan Indonesia (PPKI). Pernyataan tersebut merupakan penjabaran fungsi Pancasila sebagai....
A. Jiwa bangsa Indonesia
B. Sumber dari segala sumber hukum
C. Perjanjian luhur bangsa Indonesia  
D. Pandangan hidup bangsa Indonesia
E. Cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia
PEMBAHASAN : C

11. Tokoh perwakilan kelompok Islam yang dilobi Bung Hatta dan Bung Karno agar menerima penghapusan 7 kata dalam Piagam Jakarta adalah....
A. Wahid Hasyim dan Ki Bagus Hadikusumo
B. Ahmad Dahlan dan Hasyim Asy'ari
C. Moh. Natsir dan Buya HAMKA
D. Moh. Yamin dan Abikusno Tjokrosujoeso
E. Kasman Singodimedjo dan H. Agus Salim
PEMBAHASAN : A

12. Hubungan antara tanggal 1 Juni, 22 Juni, dan 18 Agustus 1945 tergambarkan dalam deskripsi lengkap di bawah ini, yaitu....
A. Pada 1 Juni pidato Sukarno mengenalkan dan menjabarkan Pancasila sebagai dasar negara, kemudian disepakatilah susunan sila Pancasila dalam Piagam Jakarta oleh Panitia Sembilan, dan berakhir dengan pengesahan rumusan Pancasila sebagai dasar negara secara konstitusional pada 18 Agustus 1945
B. Pada 1 Juni pidato Sukarno mengenai Pancasila, yang susunannya disepakati oleh Panitia Sembilan pada 22 Juni, dan disahkan akhirnya oleh PPKI pada 18 Agustus 1945
C. Pada 29 Mei pidato Moh.Yamin dan ditutup oleh pidato Sukarno pada 1 Juni mengenai Pancasila, yang diperdebatkan antara golongan Islam dan nasionalis sehingga berakhir dengan konsensus bersama Pancasila sebagai dasar negara
D. 1 Juni, 22 Juni, dan 18 Agustus 1945 adalah satu rangkaian dalam sejarah lahirnya Pancasila
E. E. Pidato Sukarno 1 Juni menjadi inspirasi bagi seluruh anggota PPKI untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara pada 18 Agustus 1945
PEMBAHASAN : A

13. Susunan Tri Sila yang dipaparkan Sukarno pada 1 Juni 1945 adalah....
A. Nasionalisme (kebangsaan Indonesia), Internasionalisme (peri kemanusiaan), dan Mufakat (demokrasi)
B. Peri Kebangsaan, Peri Kemanusiaan, dan Peri Ketuhanan
C. Socio-nationalisme, natio-democratie dan ke-Tuhanan
D. Tuhan, alam, dan manusia
E. Socio-nationalisme, socio democratie dan ke-Tuhanan
PEMBAHASAN : E

14. Sejarah lahirnya Pancasila masih banyak yang dinarasikan dengan keliru bahkan sengaja dibelokkan dari fakta sebenarnya. Fakta sejarah tersebut dipelajari di sekolah-sekolah dan diyakini sebagai kebenaran tunggal. Berikut ini fakta sejarah yang paling tepat adalah....
A. Tokoh yang berpidato pada Sidang BPUPKI I sebanyak 3 orang
B. Moh.Yamin adalah orang yang memperkenalkan istilah Pancasila
C. Ir. Sukarno adalah penggali Pancasila
D. Hari Lahir Pancasila 1 Juni tidak pernah diperingati sejak era Sukarno
E. Moh. Yamin berpidato pada 29 Mei 1945 dengan susunan sila-sila yang mirip Pancasila saat ini
PEMBAHASAN : C

15. Setelah seluruh pembicara menyampaikan pidato-pidatonya dalam sidang pertama BPUPK, dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat selaku ketua BPUPK memutuskan untuk membentuk sebuah panitia delapan dengan tugas menyusun rumusan tentang dasar negara. Berikut ini yang tidak menjadi anggota Panitia Delapan adalah....
A. Kasman Singodimedjo
B. A.A Maramis
C. Wahid Hasyim
D. Moh. Yamin
E. Ki Bagus Hadikusumo
PEMBAHASAN : A

16. (1) mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (2) memilih Sukarno sebagai presiden dan Mohammad Hatta sebagai wakil presiden; (3) membentuk Komite Nasional untuk membantu tugas Presiden secara sementara sebelum dibentuknya MPR dan DPR. Tiga poin tersebut merupakan isi….
A. Sidang BPUPK
B. Tritura
C. Sidang pertama PPKI
D. Keputusan Panitia Delapan
E. Keputusan Panitia Sembilan
PEMBAHASAN : C

17. (1) pembagian wilayah Indonesia yang terdiri atas delapan provinsi; (2) membentuk Komite Nasional di daerah; (3) menetapkan dua belas departemen/kementerian dengan masing-masing menterinya. Tiga poin tersebut merupakan isi….
A. Sidang pertama PPKI
B. Sidang kedua PPKI
C. Sidang ketiga PPKI
D. Sidang BPUPK
E. Keputusan Panitia Sembilan
PEMBAHASAN : B


18. (1) pembentukan Komite Nasional, (2) pembentukan Partai Nasional Indonesia, (3) dan pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau BKR.Tiga poin tersebut merupakan isi….
A. Sidang pertama PPKI
B. Sidang kedua PPKI
C. Sidang ketiga PPKI
D. Keputusan Panitia Delapan
E. Keputusan Panitai Sembilan
PEMBAHASAN : C

19. Sidang pertama PPKI merupakan sidang terpenting dan bersejarah karena di dalamnya terdapat peristiwa….
A. Penetapan/pengesahan Pancasila sebagai Dasar Negara
B. Penetapan pimpinan dan anggota siding
C. Memilih Presiden dan Wakil Presiden
D. Menyusun haluan Negara
E. Menetapkan kosep pembangunan
PEMBAHASAN : A

20. Panitia Sembilan mengadakan rapat pada 22 Juni 1945 tentang dasar negara. Diskusi berlangsung alot ketika membahas bagaimana relasi agama dan negara, sebagaimana juga yang tergambar dalam sidang BPUPKI. Beberapa anggota BPUPKI menghendaki bahwa dasar negara Indonesia harus berlandaskan Islam, mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim. Sementara itu, sebagian kelompok lain menolak menjadikan agama (dalam hal ini Islam) sebagai dasar negara. Cuplikan teks di atas menggambarkan suasana rapat para pendiri bangsa dalam merumuskan Dasar Negara, yang tetap mengedepankan prinsip, kecuali....
A. Musyawarah
B. Saling menghormati
C. Mengutamakan kepentingan bersama 
D. Anti penjajahan
E. Menghargai perbedaan pendapat
PEMBAHASAN : D

21. Bulan Juni 1970, Sukarno wafat setelah menjalani tahun-tahun terakhir hidup sebagai tahanan politik Orde Baru. Tak hanya menahan Sukarno, Orde Baru pun berusaha menjauhkan Sukarno dari Pancasila, mulai dari tidak menganggap 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila, menyelenggarakan Hari Kesaktian Pancasila pada 1 Oktober, sampai membuat sejarah tandingan ihwal pencetus Pancasila (sumber: www.narasi.tv). Kesimpulan yang dapat ditarik berdasakan artikel di atas adalah....
A. Pemerintah Orde Baru melakukan upaya desukarnoisasi
B. Sukarno terlibat PKI sehingga ditahan pmerintah
C. Sukarno wafat pada 1970 setelah mengalami sakit cukup lama
D. 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila
E. 1 Juni diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila
PEMBAHASAN : A

22. Pengamalan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan implementasi sila kelima adalah....
A. Menjunjung tinggi persatuan bangsa
B. Menerapkan sikap toleran kepada sesama
C. Menjalankan hak dan kewajiban secara seimbang
D. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa
E. Mengutamakan musyawarah mufakat dalam menagambil keputusan
PEMBAHASAN : C

23. Semua warga negara mempunyai hak dan kewajiban sama untuk mempertahankan negara dan berpartisipasi dalam upaya bersama mencapai tujuan nasional. Dalam menggunakan hak dan menunaikan kewajibannya itu, seluruh warga negara harus berpedoman kepada dasar negara.Pernyataan tersebut merupakan fungsi Pancasila sebagai...
A. Dasar negara
B. Simbol bangsa
C. Jati diri bangsa Indonesia
D. Pandangan hidup bangsa
E. Asas persatuan dan kesatuan bangsa
PEMBAHASAN : A

24. Pancasila berfungsi sebagai hal yang memberikan corak khas bangsa Indonesia dan menjadi pembeda dengan bangsa yang lain. Dalam hal ini Pancasila berfungsi sebagai....
A. Dasar negara
B. Filsafat negara
C. Jati diri bangsa
D. Ideologi bangsa
E. Pandangan hidup bangsa
PEMBAHASAN : C

25. Pengamalan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan implementasi sila kedua adalah....
A. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan
B. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama
C. Setiap manusia memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama
D. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa
E. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama
PEMBAHASAN : A


26. Perhatikan pernyataan di bawah ini! 
1. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa 
2. Mengembangkan sikap saling mencintai terhadap sesama manusia 
3. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa 
4. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama 
5. Saling menghormati kebebasan untuk menjalankan ibadah sesuai keyakinan 
Mengembangkan sikap saling menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain Sikap yang tepat sesuai nilai-nilai luhur sila pertama dalam kehidupan bersama ditunjukkan oleh nomor....
A. 1 dan 3
B. 2 dan 4
C. 2 dan 6
D. 3 dan 5
E. 4 dan 5
PEMBAHASAN : E

27. Andi adalah anak yang supel dan tidak membeda-bedakan suku, agama, ataupun ras dalam bergaul. Ketika kelasnya diberikan tugas kelompok oleh guru, Ia selalu terbuka dan siap bergabung dengan siapa saja. Perilaku Andi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu sila....
A. Pertama
B. Kedua
C. Ketiga
D. Keempat
E. Kelima
PEMBAHASAN : B

28. Sikap berikut ini yang yang sesuai dengan nilai yang terkandung dalam sila "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" adalah...
A. Menghormati hak orang lain
B. Berani membela kebenaran dan keadilan
C. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain
D. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama
E. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika
PEMBAHASAN : A

29. Mendengar informasi bahwa terjadi banjir besar di Desa Sukaramai yang menelan banyak korban jiwa, Fathir segera mengumpulkan teman-temannya untuk menjadi relawan. Mereka segera berangkat untuk membantu para korban. Sikap Fathir mencerminkan nilai Pancasila, khususnya sila....
A. Kelima
B. Keempat
C. Ketiga
D. Kedua
E. Pertama
PEMBAHASAN : D



30. Dalam kehidupan bernegara, diperlukan pedoman dalam pengaturan kehidupan penyelenggaraan ketatanegaraan, dimana dasar negara menjadi landasan hidup bernegara. Ketika suatu negara tidak memiliki dasar negara sebagai pedoman, hal yang akan terjadi adalah....
A. Terdapat tujuan yang pasti dalam kehidupan bernegara
B. Adanya pedoman hidup dalam kehidupan bernegara
C. Terciptanya kehidupan yang damai karena adanya persatuan bangsa
D. Penjagaan terhadap kebudayaan asli karena terjamin di dalam landasan hidup
E. Tidak memiliki arah dan tujuan yang jelas dalam penyelenggaraan ketatanegaraan
PEMBAHASAN : E

31. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum dalam ketatanegaraan di Indonesia, hal ini berdampak yaitu....
A. Segala peraturan yang ada harus berdasar dan bersumber dari Pancasila
B. Pancasila adalah hukum tertulis yang mengatur kehidupan warga negara
C. Norma adat yang berkembang di masyarakat diperbolehkan hidup
D. Pancasila menjadi asas dalam membangun persatuan dan kesatuan
E. Pancasila menjadi cita-cita politik bangsa Indonesia
PEMBAHASAN : A

32. Setelah melalui pembahasan, Panitia Sembilan berhasil menyusun sebuah dokumen sejarah mengenai dasar negara RI yang disebut...
A. Pancasila
B. Piagam Jakarta
C. Piagam Charter
D. Teks Proklamasi
E. Mukaddimah
PEMBAHASAN : B

33. Identitas nasional adalah manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan suatu bangsa (nation) dengan ciri-ciri khas, dan dengan ciri-ciri yang khas tadi suatu bangsa berbeda dengan bangsa lain dalam kehidupannya. Di bawah ini yang bukan faktor pembentuk identitas nasional adalah....
A. Primordial
B. Bhinneka Tunggal Ika
C. Wilayah
D. Tokoh
E. Kelembagaan
PEMBAHASAN : C

34. Secara yuridis konstitusional, Pancasila sebagai dasar negara terletak dalam...
A. Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945
B. Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945
C. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
D. Lambang Burung Garuda
E. Proklamasi
PEMBAHASAN : C


35. Melalui buku Uraian Pancasila (1977: 78-79), Bung Hatta menegaskan bahwa pidato Moh. Yamin yang mengusulkan lima sila mirip Pancasila, bukanlah pidato yang disampaikan pada 29 Mei 1945 di sidang BPUPK, melainkan teks draf pembukaan UUD yang ditulis Yamin untuk keperluan rapat Panitia Sembilan pada 22 Juni 1945. Yamin menulis draf pembukaan tersebut atas perintah Ketua Panitia Sembilan, yakni Soekarno (Sumber: "Muhammad Yamin dan Soepomo Tidak Mengusulkan Rumusan Pancasila!" (Syaiful Arif), https://nasional.kompas.com/read/2022/07/21/07311331/muhammad-yamin-dan-soepomo-tidak-mengusulkan-rumusan-pancasila). Kesimpulan yang dapat diambil dari artikel di atas....
A. Sukarno adalah penggali Pancasila
B. Moh Hatta berbeda pemikiran dengan Sukarno mengenai dasar negara
C. Moh. Yamin berpidato pada tanggal 29 Mei 1945 mengenai dasar negara Pancasila
D. Panitia Sembilan melahirkan Piagam Jakarta yang merupakan cikal-bakal Pembukaan UUD 1945
E. Moh. Hatta membantah klaim bahwa Yamin berpidato lima sila mirip Pancasila pada 29 Mei 1945
PEMBAHASAN : A

36. Rumusan Pancasila sebagai "philosofische grondslag" pertama kali disampaikan Sukarno dalam Sidang BPUPK. Makna kata tersebut adalah....
A. Ideologi negara
B. Dasar filsafat negara
C. Cara pandang berbangsa
D. Jati diri bangsa
E. Konsensus/kesepakatan bangsa
PEMBAHASAN : B

37. Pancasila sebagai Dasar Negara yang termuat dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditetapkan secara hukum konstitusional pada tanggal....
A. 1 Juni 1945
B. 22 Juni 1945
C. 18 Agustus 1945
D. 17 Agustus 1945
E. 29 Mei-1 Juni 1945
PEMBAHASAN : C

38. Keberagaman atau kemajemukan harus dibarengi sikap toleransi dan sikap saling menghargai, karena sesuai nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu diperlukan adanya....
A. Komitmen menjaga persatuan bangsa untuk memupuk keberagaman
B. Komitmen untuk memajukan daerahnya masing-masing
C. Komitmen untuk mensejahterakan ekonomi daerah tertinggal
D. Komitmen untuk mendahulukan kelompoknya
E. Komitmen persatuan sesama umat seagama dengan semangat persaudaraan
PEMBAHASAN : A

39. Sejarah lahirnya Pancasila masih banyak yang dinarasikan dengan keliru bahkan sengaja dibelokkan dari fakta sebenarnya. Fakta sejarah tersebut dipelajari di sekolah-sekolah dan diyakini sebagai kebenaran tunggal. Berikut ini fakta sejarah yang paling tepat adalah....
A. Tokoh yang berpidato pada Sidang BPUPK I sebanyak 3 orang
B. Moh.Yamin adalah orang yang memperkenalkan istilah Pancasila
C. Ir. Sukarno adalah penggali Pancasila
D. Hari Lahir Pancasila 1 Juni tidak pernah diperingati sejak era Sukarno
E. Moh. Yamin berpidato pada 29 Mei 1945 dengan susunan sila-sila yang mirip Pancasila saat ini
PEMBAHASAN : C

40. Rumusan Sila I Pancasila dari semula “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”, yang telah disepakati dalam Piagam Jakarta, diubah menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Perubahan drastis yang kemudian mengubah sejarah bangsa Indonesia ini merupakan hasil....
A. Ancaman kelompok non Islam terhadap kelompok Islam
B. Intervensi dari Jepang kepada Panitia Sembilan
C. Hasil kompromi (kesepakatan) para pendiri bangsa setelah mempertimbangkan keutuhan bangsa Indonesia
D. Inkonsistensi Panitia Sembilan dengan Piagam Jakarta yang sudah disepakati
E. Pengaruh pemikiran Sukarno yang kemudian mempengaruhi sikap BungHatta
PEMBAHASAN : C

41. Alasan yang paling tepat mengapa Indonesia memilih Pancasila dan tidak menjadikan ideologi seperti liberalisme sebagai dasar negara, kecuali....
A. Karena nilai-nilai Pancasila secara material terkandung di bumi pertiwi nusantara dan sudah dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat sejak sebelum Indonesia merdeka
B. Karena ideologi liberalisme melahirkan sistem ekonomi kapitalisme yang sangat menindas, baik dari manusia terhadap manusia lain maupun dari satu bangsa terhadap bangsa lain
C. Para pendiri bangsa seperti Sukarno, Hatta, Tan Malaka, dan Sutan Syahrir, mereka semua sangat anti terhadap kolonialisme, imperialisme, kapitalisme, dan segala bentuk penindasan
D. Prinsip liberalisme seperti mengutamakan kebebasan individu yang dijalankan masyarakat Barat dalam kehidupan mereka, tidak cocok dipakai bangsa Indonesia dengan rasa kekeluargaan dan adat-istiadat yang kuat
E. Para pendiri bangsa menginginkan satu bentuk dasar negara dan ideologi yang berbeda dari negara lain, sebagai usaha untuk bersaing dalam skala internasional
PEMBAHASAN : E


42. Alasan yang paling tepat mengapa Indonesia tidak menjadikan agama tertentu seperti Islam sebagai dasar negara, kecuali....
A. Pancasila tidak bertentangan dengan ajaran Islam
B. Karena Indonesia memiliki keragaman budaya, agama, ras, suku, dan adat-istiadat
C. Nilai-nilai Pancasila bersumber dari nilai-nilai agama seperti Islam dan agama lainnya
D. Meskipun secara formal Islam tidak dijadikan dasar negara, tetapi nilai dan hukum Islam hidup berkembang di masyarakat dan negara
E. Sebab sebagian besar dari pendiri bangsa memiliki pandangan  sekularisme dan anti agama
PEMBAHASAN : B

43. Perhatikan berikut ini:
1. Kebangsaan Indonesia atau nasionalisme 
2. Internasionalisme atau peri-kemanusiaan 
3. Mufakat atau demokrasi 
4. Kesejahteraan sosial 
5. Ketuhanan yang berkebudayaan
Lima sila di atas merupakan usulan rumusan awal Pancasila oleh....
A. Soepomo
B. Sukarno
C. Moh. Yamin
D. H. Agus Salim
E. dr. Radjiman Wedyodiningrat
PEMBAHASAN : B

44. Perhatikan nama-nama di bawah!
1. H. Agus Salim 
2. Abikusno Tjokrosuyoso 
3. Abdul Kahar Muzakkir 
4. KH. Wahid Hasyim
Nama-nama tersebut adalah anggota Panitia Sembilan, yang awalnya mengusulkan dasar negara Indonesia yaitu...
A. Pancasila
B. Islam
C. Komunisme
D. Sosialisme
E. Nasionalisme
PEMBAHASAN :

45. Pancasila disebut juga sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, yang berarti segala bentuk perundang-undangan termasuk konstitusi negara Indonesia tunduk kepada Pancasila. Yang berkedudukan sebagai konstitusi negara Republik Indonesia adalah....
A. Pancasila
B. Pembukaan UUD 1945
C. Undang – Undang (UU)
D. UUD NRI Tahun 1945
E. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)
PEMBAHASAN : B

46. Dalam kedudukannya sebagai dasar negara, Pancasila berfungsi untuk mengatur penyelenggaraan negara dan seluruh warga negara Indonesia. Untuk itu, segala nilai yang terkandung dalam Pancasila harus terwujud dan menjadi pedoman bagi setiap peraturan perundang-undangan. Hal tersebut berarti Pancasila menjadi...
A. Sumber dari segala sumber hukum
B. Konstitusi negara
C. Pedoman negara
D. Identitas negara
E. Jati diri bangsa
PEMBAHASAN : A

47. Bung Karno dan Bung Hatta serta para pendiri bangsa lainnya sangat anti terhadap segala bentuk penindasan, baik yang dilakukan satu bangsa terhadap bangsa lain maupun dari manusia terhadap manusia lain. Inilah alasan utama mereka memusuhi kolonialisme, imperialisme, dan kapitalisme, yang jelas-jelas menyebabkan penderitaan bagi rakyat biasa seperti orang miskin, buruh, dan petani. Kolonialisme, imperialisme, dan kapitalisme berdampak buruk terhadap pembangunan suatu bangsa. 
Pernyataan di bawah ini yang terkait dengan wacana di atas, kecuali...
A. Alasan pendiri bangsa memilih sistem ekonomi Pancasila
B. Alasan pendiri bangsa tidak memilih liberalisme dan kapitalisme sebagai dasar bernegara
C. Sistem ekonomi kapitalisme hanya membuat yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin
D. Oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan
E. Alasan Indonesia membangun hubungan diplomatik dengan negara-negara Eropa dan Amerika
PEMBAHASAN : E

48. Penetapan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila melalui Keppres No. 24 Tahun 2016 diputuskan di masa pemerintahan...
A. Soekarno-Hatta
B. Soeharto
C. BJ. Habibie
D. Megawati Soekarnoputri
E. Joko Widodo
PEMBAHASAN : E

49. Pancasila memiliki arti sebuah pedoman atau pegangan hidup yang bersumber dari kehidupan bangsa Indonesia masa lalu yang mengajarkan setiap orang yang hidup di masa kini dan masa datang untuk bersikap dan berperilaku mulia. Penryaataan ini menunjukkan Pancasila sebagai…
A. Dasar Negara
B. Ideologi Negara
C. Pandangan Hidup
D. Filsafat Bangsa
E. Cita-cita Bangsa
PEMBAHASAN : C

50. Pada sila pertama, Pancasila sebagai pandangan hidup mengajarkan bangsa Indonesia untuk selalu menjadi bangsa yang….
A. Memiliki kemuliaan, tidak peduli suku, bangsa, atau agamanya
B. Selalu mencintai tanah air, bangsa, dan bahasanya
C. Mengedepankan nilai-nilai kerakyatan atau demokrasi dalam kehidupan bernegara.
D. Beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan bangsa yang bertoleransi terhadap perbedaan praktik-praktik ibadah umat beragama lain
E. Menyadari bahwa keadilan dan kesejahteraan hidup adalah tujuan bersama
PEMBAHASAN : D
 
51. Pada sila kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup menganggap semua manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang…
A.   Selalu mencintai tanah air, bangsa, dan bahasanya
B.   Memiliki kemuliaan, tidak peduli suku, bangsa, atau agamanya
C.   Menyadari bahwa keadilan dan kesejahteraan hidup adalah tujuan bersama
D.   Mengedepankan nilai-nilai kerakyatan atau demokrasi dalam kehidupan bernegara
E. Beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan bangsa yang bertoleransi terhadap perbedaan praktik-praktik ibadah umat beragama lain
PEMBAHASAN : B

52. Pada sila ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup mengingatkan bangsa Indonesia…
A. menghargai berbagai macam perbedaan suku, agama, dan bu daya yang ada di Indonesia dengan menjunjung semboyan ‘’Bhinneka Tunggal Ika’’
B. Memiliki kemuliaan, tidak peduli suku, bangsa, atau agamanya
C. Menyadari bahwa keadilan dan kesejahteraan hidup adalah tujuan bersama
D. Mengedepankan nilai-nilai kerakyatan atau demokrasi dalam kehidupan bernegara
E. Beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan bangsa yang bertoleransi terhadap perbedaan praktik-praktik ibadah umat beragama lain
PEMBAHASAN : A

53. Pada sila keempat, Pancasila sebagai pandangan hidup memberikan pesan agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang…
A. Memiliki kemuliaan, tidak peduli suku, bangsa, atau agamanya
B. Menyadari bahwa keadilan dan kesejahteraan hidup adalah tujuan bersama
C. Mengedepankan nilai-nilai kerakyatan atau demokrasi dalam kehidupan bernegara
D. Selalu mencintai tanah air, bangsa, dan bahasanya
E. Bertoleransi terhadap perbedaan praktik-praktik ibadah umat beragama lain
PEMBAHASAN : C

54. Pada sila kelima, Pancasila sebagai pandangan hidup menghendaki agar setiap warga negara Indonesia yang....
A. Selalu mencintai tanah air, bangsa, dan bahasanya
B. Memiliki kemuliaan, tidak peduli suku, bangsa, atau agamanya
C. Menyadari bahwa keadilan dan kesejahteraan hidup adalah tujuan bersama
D. Bertoleransi terhadap perbedaan praktik-praktik ibadah umat beragama lain
E. Mengedepankan nilai-nilai kerakyatan atau demokrasi dalam kehidupan bernegara
PEMBAHASAN : C

55. Setiap sendi-sendi ketatanegaraan harus berdasar pada nilai-nilai Pancasila. Dengan kata lain, Pancasila harus senantiasa menjadi spirit dalam bernegara. Hal ini menunjukkan Pancasila sebagai….
A. Pandangan hidup bangsa
B. Ideologi Negara
C. Cita-cita Bangsa
D. Sumber dari segala sumber hokum
E. Dasar Negara
PEMBAHASAN : E

56. Seluruh warga negara Indonesia wajib memiliki kesadaran hukum. Kesadaran hukum sangat penting dan diperlukan agar tercipta…
A. Ketertiban, kedamaian, dan keadilan masyarakat
B. Ketentraman dan kesejahteraan para penegak hukum
C. Keadilan dan kepastian hukun nasional
D. Kenyamanan dan kedamaian di masyarakat
E. Ketertiban dan keamanan Negara
PEMBAHASAN : A

57. Seperangkat pemikiran yang berasal dari pengalaman kehidupan bangsa Indonesia yang diyakini kebenarannya lantaran mampu menjaga kehidupan bangsa. Hal ini menunjukkan Pancasila sebagai….
A. Dasar Negara
B. Ideologi Negara
C. Ideologi Nasional
D. Pandangan hidup bangsa
E. Sumber hukum nasional
PEMBAHASAN : B



58. Perkembangan teknologi informasi ini tentu memberikan peluang dan tantangan dalam menerapkan Pancasila. Dengan bantuan teknologi informasi, kita dapat…
A. Mengampanyekan nilai-nilai Pancasila ke seluruh penjuru dunia
B. Membaca peristiwa yang terjadi di negara lain
C. Menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari
D. Mempraktikkan kehidupan kita yang berlandasakan Pancasila
E. Menunjukkan persaudaraan, kerukunan, dan kedamaian pada orang lain
PEMBAHASAN : A

59. Di era teknologi informasi dan derasnya arus informasi di media social, Pancasil harus mampu menangkal hal-hal sebagai berikut, kecuali….
A. Berita hoaks
B. Ujaran kebencian 
C. Pemikiran intoleransi
D. Radikalisme
E. Inklusivimse
PEMBAHASAN : E

60. Implikasi positif dari sikap para pendiri bangsa yang mau mengalah dan berbesar hati, menerima penghapusan tujuh kata dalam Piagam Jakarta (tertuang dalam Sila I Pancasila) yang hingga sekarang dapat kita rasakan bersama sebagai sebuah bangsa, kecuali....
A. Masyarakat Indonesia hidup dengan cukup rukun dalam bingkai NKRI di tengah  perbedaan suku, agama, ras, dan budaya
B. Meskipun tujuh kata dihapuskan namun pelaksanaan syariat Islam bagi umat muslim dapat dilakukan dalam berbagi produk UU
C. Pemerintah Indonesia mengakui 6 agama resmi dan ribuan kelompok aliran kepercayaan yang hidup saling berdampingan
D. Indonesia tidak menjadi negara agama (teokrasi) yang memaksakan hukum agama tertentu kepada seluruh warganya
E.   Ada sebagian wilayah dan kelompok yang tetap ingin mendirikan Negara Islam hingga sekarang
PEMBAHASAN : A

Pendidikan Pancasila adalah upaya konkret dalam menjaga dan memperkuat dasar ideologi negara. Melalui Asesmen Sumatif Elemen Pancasila fase E kelas X tahun 2023, kita berharap siswa-siswa dapat mendalami, menghargai, dan menginternalisasi nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari mereka. Dengan pemahaman yang kuat tentang Pancasila, generasi muda Indonesia dapat menjadi agen perubahan yang membawa negara ini menuju masa depan yang lebih baik.

Sumber daya manusia yang berkualitas adalah investasi terbesar bagi masa depan suatu bangsa. Oleh karena itu, pendidikan Pancasila dan nilai-nilai kebangsaan harus terus ditingkatkan untuk memastikan bahwa generasi penerus kita memiliki landasan moral dan etika yang kokoh. Semoga artikel ini telah memberikan wawasan yang berguna dalam mempersiapkan siswa-siswa kelas X tahun 2023 menghadapi Asesmen Sumatif Elemen Pancasila mereka. Mari kita terus berupaya bersama-sama membangun bangsa yang lebih kuat, beradab, dan berkeadilan melalui pemahaman yang lebih dalam terhadap nilai-nilai Pancasila.