Tampilkan postingan dengan label Regulasi. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Regulasi. Tampilkan semua postingan
DOWNLOAD PP NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG DAFTAR GAJI POKOK TNI

DOWNLOAD PP NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG DAFTAR GAJI POKOK TNI

DOWNLOAD PP NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG DAFTAR GAJI POKOK TNI


Pada tahun 2024, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI). PP ini diinisiasi untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan Anggota TNI, sejalan dengan upaya akselerasi transformasi ekonomi dan pembangunan nasional.

DAFTAR GAJI POKOK TNI



Penyesuaian Gaji Pokok Anggota TNI: Apa yang Berubah?
PP Nomor 6 Tahun 2024 membawa perubahan signifikan terhadap besaran gaji pokok Anggota TNI. Perubahan tersebut bersifat menyeluruh dan terinci dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota TNI. Dokumen ini telah mengalami beberapa kali perubahan sebelumnya, termasuk revisi terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2019.

Langkah-Langkah Pengunduhan PP Nomor 6 Tahun 2024:
  • Akses Sumber Resmi: Pastikan mengunduh dokumen ini dari sumber resmi dan terpercaya. Sumber yang sah akan memberikan dokumen yang valid dan terkini.
  • Kunjungi Portal Resmi: Buka portal resmi pemerintah Indonesia atau situs web yang diberikan untuk akses peraturan-peraturan terbaru. Biasanya, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) adalah sumber yang dapat diandalkan.
  • Temukan Bagian Peraturan Terbaru: Di portal tersebut, cari bagian yang menyajikan peraturan terbaru, khususnya yang berkaitan dengan Anggota TNI. Cari kategori seperti "Peraturan Pemerintah."
  • Identifikasi PP Nomor 6 Tahun 2024: Cari daftar peraturan terkini dan cari PP Nomor 6 Tahun 2024. Biasanya, tersedia dalam format PDF atau dokumen yang dapat diunduh.
  • Unduh Dokumen: Klik atau pilih opsi unduh yang disediakan di situs web tersebut. Pastikan untuk menyimpan dokumen ini di perangkat Anda untuk referensi dan pemahaman yang lebih baik.

Penting untuk Diperhatikan:
  • Pastikan sumber unduhan Anda sah dan terpercaya agar informasi yang Anda peroleh dapat dipertanggungjawabkan.
  • Perhatikan tanggal efektif PP, yaitu 1 Januari 2024, untuk memastikan bahwa informasi yang Anda peroleh sesuai dengan kebijakan terkini.
  • Jika tersedia, baca informasi tambahan atau petunjuk yang mungkin disertakan dalam dokumen untuk pemahaman yang lebih baik.


PP Nomor 6 Tahun 2024 adalah langkah penting dalam meningkatkan kesejahteraan Anggota TNI dan mencapai tujuan transformasi nasional. Dengan mengikuti langkah-langkah unduh yang benar, Anda dapat memastikan bahwa informasi yang Anda peroleh adalah yang paling akurat dan sesuai dengan kebijakan pemerintah.
DOWNLOAD PP NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG GAJI POKOK ANGGOTA POLRI

DOWNLOAD PP NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG GAJI POKOK ANGGOTA POLRI

DOWNLOAD PP NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG GAJI POKOK ANGGOTA POLRI


Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia




Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2024 terbit untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) serta mendukung transformasi ekonomi dan pembangunan nasional. PP ini menyesuaikan gaji pokok Anggota POLRI, menggantikan Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Gaji Anggota POLRI yang sudah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019.

Beberapa poin penting dalam PP Nomor 7 Tahun 2024 adalah:

  • Tujuan Perubahan: PP ini diterbitkan untuk menyesuaikan besaran gaji pokok Anggota POLRI, dengan pertimbangan peningkatan kinerja dan kesejahteraan.
  • Perubahan Gaji Pokok: Terdapat perubahan besaran gaji pokok Anggota POLRI sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001.
  • Berlaku Mulai: Ketentuan dalam PP ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.
  • Berlaku Sejak Diundangkan: PP Nomor 7 Tahun 2024 berlaku sejak diundangkan.
  • Dokumen lengkap PP Nomor 7 Tahun 2024 dapat diakses melalui salinan resmi yang tersedia pada sumber yang diberikan. Peraturan ini diterbitkan sebagai langkah konkrit dalam mendukung kesejahteraan Anggota POLRI dan percepatan pembangunan nasional.
Pada tahun 2024, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan Anggota POLRI, sejalan dengan upaya percepatan transformasi ekonomi dan pembangunan nasional.

Apa yang Diatur dalam PP Nomor 7 Tahun 2024?
PP Nomor 7 Tahun 2024 mengandung berbagai ketentuan yang merinci perubahan besaran gaji pokok Anggota POLRI. Beberapa poin utama yang perlu diperhatikan dalam PP ini melibatkan penyesuaian terhadap Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001, yang telah mengalami beberapa kali perubahan sebelumnya, terakhir kali pada tahun 2019.

LINK DOWNLOAD PP NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG GAJI POKOK ANGGOTA POLRI

Unduhan PP Nomor 7 Tahun 2024 menjadi langkah awal untuk memahami perubahan dalam gaji pokok Anggota POLRI. Dengan mengikuti langkah-langkah yang benar, Anda dapat memastikan bahwa informasi yang Anda peroleh adalah yang paling akurat dan terbaru sesuai dengan ketentuan pemerintah.
DAFTAR GAJI POKOK DAN TUNJANGAN PPPK TAHUN 2024

DAFTAR GAJI POKOK DAN TUNJANGAN PPPK TAHUN 2024

DAFTAR GAJI POKOK DAN TUNJANGAN PPPK TAHUN 2024


Perpres Nomor 11 Tahun 2024: Daftar Gaji Pokok dan Tunjangan PPPK Tahun 2024 untuk Meningkatkan Kesejahteraan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

Jakarta, Tanggal Diundangkan - Pada tahun 2024, Pemerintah Republik Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2024 telah menetapkan Daftar Gaji Pokok dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk mendukung peningkatan kinerja dan kesejahteraan pegawai tersebut. Perubahan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap transformasi ekonomi dan pembangunan nasional.




Dasar Hukum Perubahan Gaji Pokok dan Tunjangan PPPK

Dasar hukum diterbitkannya Peraturan Presiden ini melibatkan beberapa pertimbangan, antara lain:
  • Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 4 ayat 1).
  • Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
  • Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
  • Pasal I Perpres Nomor 11 Tahun 2024: Perubahan Gaji dan Tunjangan PPPK

Pasal I Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2024 menyatakan:

Mengubah Lampiran Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Perubahan ini mencakup besaran gaji dan tunjangan yang dianggap perlu disesuaikan untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai.
Ketentuan sebagaimana di atas berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024.
Pasal II Perpres Nomor 11 Tahun 2024: Berlaku Sejak Diundangkan

Peraturan Presiden ini mulai berlaku sejak diundangkan. Oleh karena itu, diharapkan setiap pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja memahami dan menerapkan perubahan gaji dan tunjangan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Daftar Gaji Pokok dan Tunjangan PPPK Tahun 2024


Untuk mengetahui besaran gaji pokok dan tunjangan PPPK tahun 2024, Anda dapat mengakses daftarnya melalui tautan ini.

Semoga perubahan ini dapat memberikan dorongan positif bagi kesejahteraan para pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, serta turut mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan transformasi ekonomi dan pembangunan nasional.
 DOWNLOAD PP NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG GAJI POKOK PNS

DOWNLOAD PP NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG GAJI POKOK PNS

DOWNLOAD PP NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG GAJI POKOK PNS

GAJI POKOK PNS


Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024: Meningkatkan Kesejahteraan PNS melalui Penyesuaian Gaji Pokok

Jakarta, 26 Januari 2024 - Pemerintah Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Daftar Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil (PNS). Perubahan ini bertujuan utama untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan PNS, sekaligus mendukung akselerasi transformasi ekonomi dan pembangunan nasional.

Latar Belakang Perubahan

Peraturan Pemerintah ini merupakan revisi atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, yang telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1972.

Ruang Lingkup Perubahan

Perubahan pada PP Nomor 5 Tahun 2024 ini fokus pada penyesuaian gaji pokok PNS. Dalam pasal I, Peraturan Pemerintah mengubah Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. Penyesuaian ini diwujudkan sebagai langkah nyata dalam memperhatikan kebutuhan hidup yang semakin meningkat.

Ketentuan Kenaikan Gaji Pokok PNS

Menurut Pasal I, ketentuan kenaikan Gaji Pokok PNS untuk tahun 2024-2025 berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk segera memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan PNS.

Berlaku Sejak Diundangkan

Pasal II Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 menyatakan bahwa perubahan ini mulai berlaku sejak diundangkan. Oleh karena itu, diharapkan setiap PNS memahami dan mengimplementasikan perubahan ini sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Link Download Peraturan Pemerintah PP Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Gaji Pokok PNS


Untuk memudahkan akses dan penyebaran informasi, Anda dapat mengunduh salinan lengkap Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 melalui tautan ini.

Semoga dengan adanya perubahan ini, kesejahteraan dan semangat kerja PNS semakin meningkat, seiring dengan upaya pemerintah untuk mengakselerasi pembangunan nasional dan mencapai tujuan transformasi ekonomi.
Contoh SK Tim BOS Sekolah Terbaru 2024 (Format Word)

Contoh SK Tim BOS Sekolah Terbaru 2024 (Format Word)

Contoh SK Tim BOS Sekolah Terbaru 2024 (Format Word)

Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan aspek penting dalam menjaga keberlangsungan pendidikan di lembaga. Agar pengelolaan dana BOS berjalan dengan baik, kepala sekolah perlu membuat Surat Keputusan (SK) Tim BOS. Dokumen ini menetapkan struktur keanggotaan tim yang bertanggung jawab atas pencairan, pengelolaan, dan pelaporan penggunaan dana BOS.



Pentingnya SK Tim BOS

SK Tim BOS menjadi landasan hukum bagi personil yang terlibat dalam pengelolaan dana BOS di sekolah. Dengan adanya struktur keanggotaan yang jelas, tanggung jawab masing-masing anggota tim dapat terdefinisi dengan baik. Surat keputusan ini juga memastikan bahwa pengelolaan dana BOS dilakukan secara transparan dan akuntabel.


Berlaku Selama Satu Tahun Anggaran

SK TIM BOS biasanya berlaku selama satu tahun anggaran, dimulai dari awal tahun hingga akhir tahun. Proses pembuatan SK Tim BOS dilakukan melalui rapat bersama antara kepala sekolah, guru, komite sekolah, perwakilan orang tua, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.


Acuan Pengelolaan Dana BOS

Sebagai acuan pengelolaan dana BOS, Tim BOS Sekolah mengikuti petunjuk teknis terbaru, yaitu Permendikbud Nomor 63 Tahun 2022 dan Permendikbud Nomor 63 Tahun 2023. Dalam peraturan tersebut, dijelaskan bahwa susunan keanggotaan Tim BOS Sekolah melibatkan kepala sekolah, bendahara sekolah, satu orang guru, satu orang dari unsur Komite Sekolah, dan satu orang dari unsur orang tua/wali peserta didik.


Contoh SK Tim BOS Sekolah Tahun 2024

Untuk memberikan gambaran yang lebih konkret mengenai struktur dan isi SK Tim BOS Sekolah Tahun 2024, kami menyediakan contoh SK yang dapat diunduh melalui tautan berikut:


Download Contoh SK Tim BOS Sekolah 2024


Dokumen ini memiliki format Word (docx) dengan ukuran file sekitar 15 KB. Kami telah memperbarui sesuai dengan regulasi terbaru. Namun, kami juga menerima saran dan pembenahan apabila diperlukan.


Dengan adanya SK Tim BOS yang terstruktur, diharapkan pengelolaan dana BOS di sekolah dapat berlangsung efektif dan memberikan dampak positif pada pembangunan pendidikan. Selamat mengunduh dan semoga bermanfaat!

Download Contoh SK Komunitas Belajar Sekolah (Word)

Download Contoh SK Komunitas Belajar Sekolah (Word)

Download Contoh Surat Keputusan (SK) Komunitas Belajar Sekolah (Word)

Komunitas Belajar Sekolah adalah wadah sekumpulan guru dan tenaga kependidikan yang ada dalam satu sekolah untuk saling belajar bersama dan berkolaborasi secara rutin, terjadwal dan berkelanjutan. Adanya komunitas belajar (kombel) di sekolah merupakan salah satu bentuk implementasi kurikulum merdeka.



Sudahkah sekolah anda membentuk komunitas belajar?

Jawaban dari pertanyaan di atas tentu bermacam-macam. Ada yang belum, ada yang sudah tetapi vakum, ada yang sudah tetapi tidak punya jadwal kegiatan rutin, dan ada yang sudah secara aktif dengan agenda kegiatan yang berjalan rutin.


Untuk saat ini, sangat disarankan Bapak Ibu memiliki komunitas belajar intrasekolah yang punya program kegiatan rutin. Selain sangat membantu kita dalam mengatasi permalasahan di kelas melalui kolaborasi antar guru, adanya komunitas belajar juga mempermudah kita dalam pemenuhan bukti dukung pengembangan kompetensi dalam penilaian kinerja.


Ya, dalam RHK aspek pengembangan kompetensi, salah satu poin yang bisa dipilih berkaitan dengan komunitas belajar, seperti sebagai peserta atau narasumber berbagi praktik baik dalam komunitas belajar. Karena lingkupnya hanya intrasekolah, tentunya akan lebih mudah terlaksana dibandingkan komunitas yang lebih besar seperti KKG/MGMP.


Dari segi penamaan, ada yang menamai kombelnya sama dengan nama sekolah. Namun ada juga yang secara kreatif memberi nama khusus seperti akronim, identitas sekolah atau kata-kata positif lain. Hal ini tentunya menjadi kewenangan warga sekolah untuk nama kombel. Namun nama khusus tentunya lebih bagus untuk menambah semangat warga sekolah dalam berperan aktif membesarkan kombelnya.


Karena saat ini keberadaan komunitas belajar sangat penting di sekolah, saya ingin membagikan salah satu kelengkapan administrasi dalam pembentukan kombel di sekolah, yaitu Surat Keputusan Kepala Sekolah. SK Komunitas Belajar ini menjadi dasar bagi guru dan tenaga kependidikan untuk melaksanakan program yang telah direncanakan.


Bapak Ibu yang ingin memiliki contoh SK Komunitas Belajar di Sekolah bisa mengunduhnya melalui tautan di bawah ini:


Contoh SK Komunitas Belajar Sekolah

Bapak Ibu yang ingin memiliki contoh Surat Keputusan Komunitas Belajar di Sekolah dapat mengunduhnya melalui tautan di atas. SK ini menjadi dasar resmi untuk melaksanakan program-program yang telah direncanakan dalam komunitas belajar.

Download SK Komunitas Belajar (DISINI!)

Dokumen SK di atas sudah saya sesuaikan dengan peraturan yang terbaru, namun jika dirasa perlu penyempurnaan, silakan Bapak Ibu melengkapinya.


Mengingat pentingnya komunitas belajar untuk saat ini, mari kita bersama mengembangkan kombel di sekolah kita masing-masing. Selain menjadi ruang diskusi dalam menyelesaikan kendala terkait tugas sehari-hari, kombel juga akan mempermudah kita dalam pengisian penilaian kinerja.

Contoh SK Bendahara Sekolah SD SMP SMA SMK

Contoh SK Bendahara Sekolah SD SMP SMA SMK

Contoh SK Bendahara Sekolah SD SMP SMA SMK




Contoh Surat Keputusan (SK) Bendahara Sekolah untuk SD, SMP, SMA, dan SMK


Dalam upaya meningkatkan tata kelola keuangan di lembaga pendidikan, Surat Keputusan (SK) yang menetapkan Bendahara Sekolah menjadi instrumen penting. Contoh SK Bendahara untuk SD, SMP, SMA, dan SMK memberikan panduan resmi mengenai tugas dan tanggung jawab Bendahara, menjadikannya landasan hukum untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan di lingkungan sekolah.

Pertama, contoh SK Bendahara Sekolah SD memberikan gambaran jelas tentang penunjukan seorang Bendahara di Sekolah Dasar. Dokumen tersebut mencakup aspek-aspek seperti tugas pokok, tanggung jawab, dan masa berlaku SK.

Selanjutnya, contoh SK Bendahara Sekolah SMP memberikan detail tentang penugasan Bendahara di lingkungan Sekolah Menengah Pertama. SK ini menjelaskan tugas Bendahara dan batasan tanggung jawabnya dengan jelas.

Dalam lingkungan Sekolah Menengah Atas, contoh SK Bendahara Sekolah SMA memberikan gambaran yang rinci tentang peran Bendahara, wewenangnya, dan batasan tanggung jawabnya. SK ini juga menetapkan periode waktu berlakunya surat keputusan tersebut.

Kemudian, contoh SK Bendahara Sekolah SMK khusus diterbitkan untuk Sekolah Menengah Kejuruan. Dokumen ini memberikan instruksi yang spesifik mengenai tugas, tanggung jawab, dan wewenang Bendahara di lingkungan SMK.

SK Bendahara tidak hanya sekadar dokumen formal, tetapi juga menjelaskan wewenang dan tanggung jawab yang harus diemban oleh Bendahara. Dengan adanya SK ini, proses pengelolaan keuangan di sekolah dapat berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Dalam praktiknya, SK Bendahara di lembaga pendidikan memiliki dampak positif, seperti memberikan dasar hukum, memastikan transparansi, dan menghindari kesalahan dalam pengelolaan keuangan. Dengan demikian, contoh SK Bendahara ini menjadi panduan yang berguna bagi lembaga pendidikan dalam menjalankan fungsi keuangan mereka dengan efisien dan akuntabel.

Download Contoh SK Bendahara Sekolah SD SMP SMA SMK

Juknis Penggunaan Dana BOKB Tahun Anggaran 2024

Juknis Penggunaan Dana BOKB Tahun Anggaran 2024

Juknis Penggunaan Dana BOKB Tahun Anggaran 2024


Juknis Penggunaan Dana BOKB (Bantuan Operasional Keluarga Berencana) Tahun Anggaran 2024 terdapat dalam Peraturan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia (Peraturan BKKBN) Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2024. Peraturan ini diterbitkan dengan pertimbangan untuk mendukung program prioritas nasional dalam pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta menggantikan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 13 Tahun 2022.




Berdasarkan Petunjuk Teknis tersebut, Dana Alokasi Khusus Nonfisik Subbidang Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2024, disebut DAK Nonfisik Subbidang Keluarga Berencana, dialokasikan ke daerah guna membiayai operasional kegiatan program prioritas nasional dalam pelaksanaan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana. BOKB, merupakan bantuan operasional belanja barang dan jasa untuk kegiatan operasional dalam pelaksanaan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota penerima DAK Nonfisik Subbidang Keluarga Berencana. Sistem Pengadaan BOKB menggunakan katalog sektoral BKKBN, dan jika tidak tersedia, dapat menggunakan metode lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan BOKB melibatkan beberapa menu seperti Balai Penyuluhan KB, pelayanan KB, penggerakan di Kampung KB, penurunan stunting, dan pembinaan Program Bangga Kencana oleh kader PPKBD dan Sub-PPKBD. Pengelolaan keuangan BOKB dalam APBD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan monitoring serta evaluasi pelaksanaannya dilakukan secara mandiri oleh Unit Utama pengampu menu kegiatan BOKB dan secara terpadu melibatkan berbagai pihak termasuk Kementerian terkait. Selengkapnya dapat diunduh dan dibaca pada Peraturan BKKBN Nomor 14 Tahun 2023.

Download Juknis Penggunaan Dana BOKB Tahun Anggaran 2024: Panduan Lengkap Implementasi Program Keluarga Berencana


Pada tahun anggaran 2024, pelaksanaan Program Keluarga Berencana (KB) di Indonesia kembali diperkuat dengan Juknis (Juklak dan Juknis) Penggunaan Dana BOKB (Bantuan Operasional Keluarga Berencana). Dokumen ini menjadi pedoman penting bagi Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Subbidang Keluarga Berencana, yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan capaian program KB.

Apa Itu Juknis Penggunaan Dana BOKB?
Juknis Penggunaan Dana BOKB Tahun Anggaran 2024 adalah sebuah panduan teknis yang diterbitkan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia (BKKBN). Dokumen ini memiliki tujuan utama untuk memberikan arahan terinci tentang penggunaan dana BOKB agar sesuai dengan kebijakan nasional dalam bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
Permendesa PDTT Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa

Permendesa PDTT Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa

Permendesa PDTT Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa



Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi


Permendesa PDTT Nomor 7 Tahun 2023: Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023, yang membahas Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa, diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 71 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah. Berikut adalah poin-poin utama dalam regulasi tersebut:

1. Tujuan Penggunaan Dana Desa:

  • Prioritas penggunaan Dana Desa adalah untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
  • Penggunaan Dana Desa diatur oleh Desa berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
  • Difokuskan pada percepatan pencapaian tujuan SDGs Desa.

2. Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa:

Penggunaan Dana Desa diarahkan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa dalam:

  • Peningkatan kesejahteraan Masyarakat Desa.
  • Peningkatan kualitas hidup manusia.
  • Penanggulangan kemiskinan.

3. Prioritas Pembangunan Desa Melalui Dana Desa:

  • Pemenuhan kebutuhan dasar.
  • Pembangunan sarana dan prasarana Desa.
  • Pengembangan potensi ekonomi lokal.
  • Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

4. Rincian Pemenuhan Kebutuhan Dasar:

  • Pencegahan dan penurunan stunting di Desa.
  • Perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Desa.
  • Penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani.
  • Penurunan beban pengeluaran masyarakat miskin.

5. Rincian Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa:

  • Pembangunan sarana dan prasarana pendataan Desa.
  • Pembangunan sarana dan prasarana untuk pengentasan kemiskinan dan kawasan kumuh.
  • Pembangunan sarana dan prasarana pengembangan listrik alternatif di Desa.
  • Pembangunan sarana dan prasarana transportasi.
  • Pembangunan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi.
  • Pembangunan sarana dan prasarana untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat desa.
  • Pembangunan sarana dan prasarana untuk keterlibatan masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.
  • Pembangunan sarana dan prasarana untuk mitigasi dan penanganan bencana alam dan non-alam.

6. Rincian Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal:

  • Pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama.
  • Pengembangan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama.
  • Pengembangan Desa wisata.

7. Rincian Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan:

  • Pemanfaatan energi terbarukan.
  • Pengelolaan lingkungan Desa.
  • Pelestarian sumber daya alam Desa.

8. Prioritas Pemberdayaan Masyarakat Melalui Dana Desa:

  • Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat.
  • Penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan Desa.
  • Pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat desa.
  • Pengembangan seni budaya lokal.
  • Penguatan kapasitas masyarakat dalam mitigasi dan penanganan bencana alam dan non-alam.

9. Pengelolaan Keuangan:

  • Pengelolaan keuangan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan Desa.

10. Petunjuk Operasional:

  • Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat dilaksanakan berdasarkan petunjuk operasional yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.
Dengan adanya regulasi ini, diharapkan penggunaan Dana Desa dapat memberikan dampak positif yang maksimal bagi pembangunan Desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Untuk informasi lebih lanjut, silakan unduh salinan lengkap dan lampiran dari Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 di sini.