Tampilkan postingan dengan label Pendidikan Pancasila. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Pendidikan Pancasila. Tampilkan semua postingan
Download Soal Sumatif Pendidikan Pancasila Kelas 4 SD Kurikulum Merdeka

Download Soal Sumatif Pendidikan Pancasila Kelas 4 SD Kurikulum Merdeka

Download Soal Sumatif Pendidikan Pancasila Kelas 4 SD Kurikulum Merdeka

Pentingnya Pendidikan Pancasila dalam Pembentukan Karakter Bangsa

Pemerintah Kabupaten …………………., melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, telah merancang Sumatif Tengah Semester 2 untuk mata pelajaran Pendidikan Pancasila di Sekolah Dasar Negeri …………………. Tahun Ajaran 2022/2023. Dengan adanya Sumatif ini, diharapkan dapat mengukur pemahaman siswa terhadap nilai-nilai Pancasila, yang merupakan landasan moral dan etika bagi bangsa Indonesia.

Materi Soal Sumatif Pendidikan Pancasila:

  1. Wilayah Indonesia dan Proklamasi Kemerdekaan:

    • Wilayah Indonesia terletak di antara dua samudra, yaitu .... a. Samudra Pasifik dan Samudra Atlantik b. Samudra Hindia dan Samudra Pasifik c. Samudra Hindia dan Samudra Atlantik d. Samudra Atlantik dan Samudra Indonesia

    • Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dapat diraih berkat adanya ... a. Pemberian negara Jepang b. Senjata tradisional yang ampuh c. Persatuan dan kesatuan bangsa d. Balas dendam terhadap penjajah

  2. Faktor Pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI):

    • Berikut yang bukan faktor pembentukan NKRI adalah ... a. Persamaan nasib b. Keinginan bersama untuk melepaskan diri dari penjajah c. Cita-cita bersama untuk mencapai kemakmuran dan keadilan d. Wilayah Indonesia merupakan pemberian penjajah

    • Rela menyerahkan sebagian tanah untuk kepentingan umum merupakan tindakan yang mencerminkan sikap .... a. Rela berkorban b. Toleransi c. Cinta tanah air d. Sombong

  3. Kekayaan Alam dan Kebinekaan Bangsa:

    • Kekayaan alam yang ada di Indonesia harus dimanfaatkan untuk .... a. Kebutuhan ekspor b. Kesejahteraan para pejabat c. Kesejahteraan para guru d. Kesejahteraan masyarakat Indonesia

    • Setiap warga memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk membela bangsa dan negara. Pernyataan tersebut merupakan makna kesatuan wilayah Indonesia dalam bidang.... a. Politik b. Pertahanan keamanan c. Ekonomi d. Sosial budaya

  4. Kearifan Lokal dan Kebudayaan:

    • Upacara adat memberikan sesaji di Gunung Bromo disebut ... a. Kasada b. Sekaten c. Ngaben d. Subak

    • Lagu daerah yang berasal dari Yogyakarta adalah .... a. Bubuy Bulan b. Injit-injit Semut c. Suwe Ora Jamu d. Kicir-kicir

DOWNLOAD SOAL LENGKAP DISINI!
Download Soal Sumatif Pendidikan Pancasila Kelas 4 SD Kurikulum Merdeka!!

Download Soal Sumatif Pendidikan Pancasila Kelas 4 SD Kurikulum Merdeka

Kumpulan Soal Sumatif Akhir Semester Pendidikan Pancasila Kelas VII Fase D SMP MTs

Kumpulan Soal Sumatif Akhir Semester Pendidikan Pancasila Kelas VII Fase D SMP MTs

Kumpulan Soal Sumatif Akhir Semester Pendidikan Pancasila Kelas VII Fase D SMP MTs



Persiapkan Sukses Ujian Akhir Semester! Kumpulan Soal Sumatif Pendidikan Pancasila Kelas VII Fase D SMP/MTs Siap Menemani


Sebentar lagi ujian akhir semester akan tiba, dan sebagai siswa Kelas VII SMP/MTs, kesiapan adalah kunci utama. Pada kesempatan ini, kami hadirkan solusi terbaik untuk memastikan kesuksesan Anda dalam ujian Pendidikan Pancasila Fase D. Dapatkan keunggulan persiapan dengan menjelajahi kumpulan soal sumatif akhir semester Pendidikan Pancasila kelas VII Fase D SMP/MTs yang kami rangkum secara komprehensif. Mulai dari materi terkini hingga pembahasan mendalam, setiap soal dirancang untuk memastikan Anda siap dan percaya diri menghadapi evaluasi akhir. Dengan kata kunci "soal sumatif Pendidikan Pancasila Kelas VII Fase D SMP/MTs," artikel ini menjadi panduan terbaik untuk persiapan ujian Anda.

1. Gotong royong adalah suatu semangat kerjasama yang merupakan akar budaya bangsa Indonesia dalam hidup bermasyarakat.

Di Daerah Istimewa Yogyakarta dikenal dengan Gugur Gunung sedangkan di Minahasa dikenal dengan istilah ...

A. Sikaroban
B. Mapalus
C. Kerigan
D. Subak

Jawaban: B

2. Bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu hasil dan tujuan yang didambakan adalah pengertian ...

A. Kerja bersama
B. Gotong royong
C. Usaha bersama
D. Diskusi bersama

Kumpulan Soal Sumatif Akhir Semester Pendidikan Pancasila Fase D Kelas VIII SMP/MTs

Kumpulan Soal Sumatif Akhir Semester Pendidikan Pancasila Fase D Kelas VIII SMP/MTs

Kumpulan Soal Sumatif Akhir Semester Pendidikan Pancasila Fase D Kelas VIII SMP/MTs



Sebagai akhir semester mendekat, persiapan yang matang menjadi kunci kesuksesan siswa dalam menghadapi ujian. Khususnya bagi siswa Kelas VIII SMP/MTs, ujian sumatif pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila Fase D memegang peranan penting dalam mengukur pemahaman mereka terhadap nilai-nilai kebangsaan. Untuk membantu dalam proses persiapan, kami menyajikan kumpulan soal sumatif akhir semester Pendidikan Pancasila Fase D kelas VIII SMP/MTs. Dengan materi yang relevan dan disusun secara cermat, soal-soal ini akan menjadi alat yang efektif untuk mengasah kemampuan siswa dan memastikan keberhasilan mereka dalam menghadapi evaluasi akhir.

1. Pancasila sebagai landasan penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan merupakan fungsi Pancasila sebagai….

a. dasar negara
b. pandangan hidup bangsa
c. perjanjian luhur bangsa Indonesia
d. jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia

Jawaban: a.

2. Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar negara bersifat…

a. lokal
b. instrumental
c. sementara
d. tetap

Jawaban: d.

Soal Sumatif Produk Hukum dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan | Elemen UUD 1945 | Fase E SMA/SMK/MA

Soal Sumatif Produk Hukum dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan | Elemen UUD 1945 | Fase E SMA/SMK/MA

Soal Sumatif Produk Hukum dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan | Elemen UUD 1945 | Fase E SMA/SMK/MA 

Selamat datang dalam ujian sumatif mengenai Produk Hukum dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan! Materi ini menggali kedalaman pengetahuan Anda tentang hierarki peraturan hukum serta elemen-elemen penting dalam UUD 1945 yang menjadi landasan hukum utama di Indonesia. Dalam ujian ini, Anda akan menghadapi rangkaian soal yang menguji pemahaman dan aplikasi konsep mengenai peraturan perundang-undangan serta hierarkinya. Semoga ujian ini membantu Anda mengasah pemahaman tentang sistem hukum Indonesia.    



Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah:

    a. Negara adil dan makmur.

    b. Negara hukum.

    c. Negara berdaulat.

    d. Negara yang demokratis.

    e. Negara yang sejahtera.

Soal Sumatif Membangun Prilaku Taat Hukum | Elemen UUD 1945 | Kelas X SMA/SMK/MA Fase E

Soal Sumatif Membangun Prilaku Taat Hukum | Elemen UUD 1945 | Kelas X SMA/SMK/MA Fase E

Soal Sumatif Membangun Prilaku Taat Hukum | Elemen UUD 1945 | Kelas X SMA/SMK/MA Fase E



Selamat datang pada Soal Sumatif Membangun Prilaku Taat Hukum, sebuah sumber belajar penting yang memfokuskan pada elemen-elemen kunci dari UUD 1945. Materi ini ditujukan untuk Kelas X SMA/SMK/MA Fase E, yang dirancang untuk mengembangkan pemahaman yang kuat tentang hukum, norma, dan nilai-nilai hukum yang mendasari masyarakat kita.


    1. Kesadaran hukum adalah...
    a. Mengetahui dan mengerti tindakan yang dilakukan
    b. Memahami perilaku yang baik dan buruk
    c. Kesadaran abstrak yang belum berbentuk perilaku nyata
    d. Semua jawaban benar
    e. Hanya jawaban a dan b yang benar

    Kunci jawaban: e. Hanya jawaban a dan b yang benar

    2. Budaya hukum mencakup...
    a. Nilai-nilai budaya manusia yang berkaitan dengan masalah hukum
    b. Sikap warga masyarakat terhadap hukum
    c. Penegakan hukum tanpa diskriminasi
    d. Semua jawaban benar
    e. Hanya jawaban a dan b yang benar

    Kunci jawaban: e. Hanya jawaban a dan b yang benar

    3. Tujuan hukum menurut teori gabungan adalah...
    a. Mewujudkan keadilan
    b. Mewujudkan kemanfaatan
    c. Mewujudkan keadilan dan manfaat
    d. Mengatur pergaulan hidup secara damai
    e. Semua jawaban benar

    Kunci jawaban: c. Mewujudkan keadilan dan manfaat

    4. Fungsi hukum menurut Budiono Kusumohamidjojo adalah...
    a. Mencapai ketertiban umum dan keadilan
    b. Alat rekayasa masyarakat
    c. Sarana pembentukan masyarakat
    d. Semua jawaban benar
    e. Hanya jawaban a dan b yang benar

    Kunci jawaban: d. Semua jawaban benar

    5. Sumber hukum terdiri atas...
    a. Hukum tertulis dan hukum tidak tertulis
    b. Hukum agama dan hukum etik
    c. Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden
    d. Semua jawaban benar
    e. Hanya jawaban a dan b yang benar

    Kunci jawaban: a. Hukum tertulis dan hukum tidak tertulis

    6. Apa yang dimaksud dengan kesadaran hukum yang bersifat abstrak?
    a. Kesadaran yang belum diimplementasikan dalam perilaku nyata
    b. Kesadaran yang terwujud dalam tindakan konkret
    c. Kesadaran yang tidak relevan dengan hukum yang berlaku
    d. Kesadaran yang berada di luar batas norma hukum
    e. Kesadaran yang bertentangan dengan budaya hukum

    Kunci jawaban: a. Kesadaran yang belum diimplementasikan dalam perilaku nyata

    7. Menurut Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, negara Indonesia adalah negara...
    a. Hukum
    b. Kesejahteraan
    c. Beradab
    d. Demokrasi
    e. Keadilan

    Kunci jawaban: a. Hukum

    8. Tujuan hukum dalam teori ketertiban dan ketenteraman masyarakat adalah...
    a. Mengatur pergaulan hidup secara damai
    b. Mewujudkan kemanfaatan
    c. Menciptakan kesejahteraan dan kenyamanan dalam kehidupan
    d. Semua jawaban benar
    e. Hanya jawaban a dan b yang benar

    Kunci jawaban: a. Mengatur pergaulan hidup secara damai

    9. Sumber hukum tertulis dapat dilihat pada...
    a. UUD NRI Tahun 1945
    b. Norma adat
    c. Kebiasaan masyarakat
    d. Semua jawaban benar
    e. Hanya jawaban a dan b yang benar

    Kunci jawaban: d. Semua jawaban benar

    10. Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik mencakup...
    a. Keadilan dan kesejahteraan
    b. Keterbukaan dan kejelasan rumusan
    c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan
    d. Semua jawaban benar
    e. Hanya jawaban a dan b yang benar

    Kunci jawaban: d. Semua jawaban benar

    11. Apa yang menjadi alat rekayasa masyarakat dalam fungsi hukum menurut Rumokoy?
    a. Hukum sebagai sarana pembentukan masyarakat
    b. Hukum sebagai alat pengesahan
    c. Hukum sebagai penyelesaian konflik
    d. Hukum sebagai alat pembangunan
    e. Semua jawaban benar

    Kunci jawaban: a. Hukum sebagai sarana pembentukan masyarakat

    12. Pengertian sumber hukum tidak tertulis adalah...
    a. Hukum yang berlaku dan tercantum dalam peraturan negara
    b. Hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat yang tidak tertulis
    c. Semua hukum yang tidak tertulis dalam buku
    d. Hukum yang hanya berlaku di wilayah tertentu
    e. Hukum yang berlaku secara global

    Kunci jawaban: b. Hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat yang tidak tertulis

    13. Teori tujuan hukum gabungan menggabungkan aspek...
    a. Keadilan dan manfaat
    b. Kesejahteraan dan kenyamanan
    c. Keadilan dan kesetiaan
    d. Semua jawaban benar
    e. Hanya jawaban a dan b yang benar

    Kunci jawaban: a. Keadilan dan manfaat

    14. Fungsi hukum sebagai alat rekayasa masyarakat berarti...
    a. Hukum sebagai legitimasi apa yang berlaku di masyarakat
    b. Hukum sebagai alat pembentukan masyarakat
    c. Hukum sebagai penyelesaian konflik dalam masyarakat
    d. Semua jawaban benar
    e. Hanya jawaban a dan b yang benar

    Kunci jawaban: e. Hanya jawaban a dan b yang benar

    15. Norma yang menjadi pedoman bagi masyarakat dalam berperilaku adalah...
    a. Norma agama
    b. Norma etik atau moral
    c. Norma hukum
    d. Semua jawaban benar
    e. Hanya jawaban a dan b yang benar
   Kunci jawaban: d. Semua jawaban benar

    16. Dalam konteks pembentukan budaya hukum, jelaskan bagaimana peran budaya hukum memengaruhi kesadaran hukum masyarakat secara menyeluruh.
    a. Budaya hukum hanya memengaruhi individu, bukan keseluruhan masyarakat.
    b. Budaya hukum tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kesadaran hukum masyarakat.
    c. Budaya hukum menentukan kesadaran hukum masyarakat dan perilaku kolektifnya.
    d. Budaya hukum hanya berpengaruh terhadap beberapa individu dalam masyarakat.
    e. Kesadaran hukum tidak dipengaruhi oleh budaya hukum.

    Kunci jawaban: c. Budaya hukum menentukan kesadaran hukum masyarakat dan perilaku kolektifnya.

    17. Bagaimana peran penggunaan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dalam mencapai tujuan hukum?
    a. Asas-asas tersebut tidak relevan dalam pencapaian tujuan hukum.
    b. Asas-asas tersebut mempertimbangkan keadilan saja dalam tujuan hukum.
    c. Asas-asas tersebut membantu memperjelas rumusan hukum dan mencapai kejelasan tujuan hukum.
    d. Asas-asas tersebut mengabaikan pentingnya tujuan hukum dalam penyusunan peraturan perundang-undangan.
    e. Asas-asas tersebut hanya diperlukan dalam pembentukan peraturan daerah.

    Kunci jawaban: c. Asas-asas tersebut membantu memperjelas rumusan hukum dan mencapai kejelasan tujuan hukum.

    18. Berdasarkan teori-teori tentang tujuan hukum, jelaskan bagaimana hukum berperan dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat secara luas.
    a. Hukum hanya berperan dalam menciptakan ketertiban.
    b. Hukum tidak memiliki peran dalam penciptaan kesejahteraan masyarakat.
    c. Hukum berperan sebagai instrumen utama dalam mewujudkan kesejahteraan dan kenyamanan masyarakat.
    d. Hukum hanya berperan dalam mempertahankan status quo.
    e. Kesejahteraan masyarakat tidak berhubungan dengan peran hukum.

    Kunci jawaban: c. Hukum berperan sebagai instrumen utama dalam mewujudkan kesejahteraan dan kenyamanan masyarakat.

    19. Bagaimana peran sumber hukum tidak tertulis dalam pembentukan norma dan perilaku hukum?
    a. Sumber hukum tidak tertulis hanya memengaruhi individu tertentu.
    b. Sumber hukum tidak tertulis tidak memiliki peran dalam pembentukan norma hukum.
    c. Sumber hukum tidak tertulis memengaruhi budaya hukum, yang kemudian membentuk norma dan perilaku hukum.
    d. Sumber hukum tidak tertulis tidak memiliki korelasi dengan budaya hukum.
    e. Pembentukan norma hukum sepenuhnya tergantung pada hukum tertulis.

    Kunci jawaban: c. Sumber hukum tidak tertulis memengaruhi budaya hukum, yang kemudian membentuk norma dan perilaku hukum.

    20. Bagaimana implikasi dari kesadaran hukum yang tinggi terhadap penegakan hukum dan kestabilan sosial?
    a. Kesadaran hukum tidak memiliki hubungan dengan penegakan hukum dan kestabilan sosial.
    b. Kesadaran hukum yang tinggi memengaruhi penegakan hukum dan meningkatkan kestabilan sosial.
    c. Kesadaran hukum tidak memiliki dampak pada kestabilan sosial, hanya pada penegakan hukum.
    d. Penegakan hukum terjadi terlepas dari kesadaran hukum.
    e. Kestabilan sosial tidak dipengaruhi oleh kesadaran hukum.

    Kunci jawaban: b. Kesadaran hukum yang tinggi memengaruhi penegakan hukum dan meningkatkan kestabilan sosial.

    21. Jelaskan bagaimana hukum berperan dalam memengaruhi nilai dan perilaku masyarakat.
    a. Hukum tidak memiliki pengaruh terhadap nilai dan perilaku masyarakat.
    b. Hukum hanya memengaruhi nilai individu dalam masyarakat.
    c. Hukum memengaruhi budaya hukum yang kemudian membentuk nilai dan perilaku masyarakat.
    d. Perilaku masyarakat tidak dipengaruhi oleh hukum.
    e. Nilai dan perilaku masyarakat tidak terkait dengan hukum.

    Kunci jawaban: c. Hukum memengaruhi budaya hukum yang kemudian membentuk nilai dan perilaku masyarakat.

    22. Dalam konteks sumber hukum, jelaskan bagaimana perbedaan antara hukum tertulis dan hukum tidak tertulis memengaruhi pembentukan hukum.
    a. Hukum tertulis tidak memengaruhi pembentukan hukum secara keseluruhan.
    b. Hukum tidak tertulis hanya memengaruhi pembentukan hukum lokal.
    c. Hukum tertulis memiliki pengaruh lebih besar daripada hukum tidak tertulis dalam pembentukan hukum.
    d. Hukum tidak tertulis memiliki peran yang sama pentingnya dengan hukum tertulis dalam pembentukan hukum.
    e. Pembentukan hukum tidak terkait dengan perbedaan antara hukum tertulis dan tidak tertulis.

    Kunci jawaban: d. Hukum tidak tertulis memiliki peran yang sama pentingnya dengan hukum tertulis dalam pembentukan hukum.

    23. Jelaskan implikasi dari budaya hukum yang kuat terhadap keberhasilan implementasi hukum di sebuah negara.
    a. Budaya hukum yang kuat tidak memiliki implikasi pada implementasi hukum.
    b. Budaya hukum yang kuat menghambat implementasi hukum yang efektif.
    c. Budaya hukum yang kuat memfasilitasi implementasi hukum yang berhasil.
    d. Implementasi hukum tidak dipengaruhi oleh budaya hukum.
    e. Implementasi hukum hanya bergantung pada regulasi hukum yang ada.

    Kunci jawaban: c. Budaya hukum yang kuat memfasilitasi implementasi hukum yang berhasil.

    24. Bagaimana hukum berperan dalam membentuk dan mempertahankan struktur sosial?
    a. Hukum tidak memiliki peran dalam membentuk atau mempertahankan struktur sosial.
    b. Hukum memengaruhi struktur sosial hanya pada tingkat individu.
    c. Hukum memengaruhi budaya hukum yang kemudian membentuk dan mempertahankan struktur sosial.
    d. Struktur sosial tidak memiliki kaitan dengan hukum.
    e. Struktur sosial hanya ditentukan oleh faktor-faktor non-hukum.

    Kunci jawaban: c. Hukum memengaruhi budaya hukum yang kemudian membentuk dan mempertahankan struktur sosial.

    25. Jelaskan bagaimana hukum berperan dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan kewajiban sosial dalam masyarakat.
    a. Hukum tidak memiliki peran dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan kewajiban sosial.
    b. Hukum hanya memengaruhi kebebasan individu, bukan kewajiban sosial.
    c. Hukum memengaruhi budaya hukum yang kemudian mengatur keseimbangan antara kebebasan individu dan kewajiban sosial.
    d. Keseimbangan antara kebebasan individu dan kewajiban sosial tidak terkait dengan hukum.
    e. Keseimbangan antara kebebasan individu dan kewajiban sosial hanya terjadi secara alami dalam masyarakat.

Kunci jawaban: c. Hukum memengaruhi budaya hukum yang kemudian mengatur keseimbangan antara kebebasan individu dan kewajiban sosial.

Terima kasih telah menyelesaikan Soal Sumatif Membangun Prilaku Taat Hukum ini. Semoga penguasaan terhadap elemen-elemen UUD 1945 yang telah dipelajari dapat menjadi landasan yang kuat dalam memahami dan menerapkan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Teruslah belajar dan tingkatkan kesadaran hukum untuk membentuk masyarakat yang taat hukum dan bertanggung jawab.
SOAL SUMATIF ELEMEN UUD NRI TAHUN 1945 KELAS XI GANJIL SMK/SMA/MA

SOAL SUMATIF ELEMEN UUD NRI TAHUN 1945 KELAS XI GANJIL SMK/SMA/MA

SOAL SUMATIF ELEMEN UUD NRI TAHUN 1945 KELAS XI GANJIL SMK/SMA/MA


Temukan persiapan ujian yang efektif dengan panduan eksklusif "Soal Sumatif Elemen UUD NRI Tahun 1945 Kelas XI Ganjil SMK/SMA/MA". Pahami setiap aspek hukum dasar negara dengan pertanyaan yang relevan. Segera tingkatkan pemahamanmu dan raih keberhasilan dalam ujian.

Soal Sumatif Elemen UUD NRI Tahun 1945 Kelas XI Ganjil SMK/SMA/MA

Selamat datang dalam eksplorasi mendalam mengenai elemen-elemen krusial dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945. Dalam perjalanan akademis, pemahaman yang kuat terhadap fondasi hukum negara menjadi pondasi yang tak tergantikan. Artikel ini hadir sebagai panduan khusus untuk siswa Kelas XI semester ganjil tahun 2023 yang tengah mempersiapkan diri menghadapi ujian sumatif. Mari kita bersama-sama menjelajahi setiap elemen, memahami konteks sejarah, dan mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan ujian yang relevan.

SOAL SUMATIF ELEMEN UUD NRI TAHUN 1945 FASE E KELAS X SMA/SMK/MA

SOAL SUMATIF ELEMEN UUD NRI TAHUN 1945 FASE E KELAS X SMA/SMK/MA

SOAL SUMATIF ELEMEN UUD NRI TAHUN 1945 FASE E KELAS X SMA/SMK/MA


Temukan jawaban komprehensif Soal Sumatif mengenai Elemen UUD NRI Tahun 1945 Fase E untuk Kelas X SMA/SMK/MA dalam artikel ini. Rincian mendalam disajikan dengan jelas untuk membantu siswa memahami struktur dasar negara. Prinsip-prinsip SEO diterapkan untuk memastikan aksesibilitas dan ketersediaan informasi dalam hasil pencarian Google. Persiapkan diri dengan membaca artikel ini sebagai sumber terpercaya untuk menghadapi ujian kelas dengan keyakinan.


Download Lembar Kerja Siswa: Periodisasi Pemberlakuan UUD di Indonesia Kelas XI SMA/SMK/MA

Download Lembar Kerja Siswa: Periodisasi Pemberlakuan UUD di Indonesia Kelas XI SMA/SMK/MA

Download Lembar Kerja Siswa: Periodisasi Pemberlakuan UUD di Indonesia Kelas XI SMA/SMK/MA



Bab 2: Demokrasi Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945

Saat kita membahas pendidikan dan pembelajaran, penting untuk memahami bagaimana sistem demokrasi telah menjadi bagian integral dari sejarah Indonesia. Di bab ini, kita akan mengeksplorasi materi dari Lembar Kerja Siswa yang berkaitan dengan periodisasi pemberlakuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan bagaimana hal itu mencerminkan nilai-nilai demokrasi.

Instruksi untuk Siswa

Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan lebih mendalam, mari kita pahami instruksi yang diberikan kepada siswa di Lembar Kerja Siswa ini:

  1. Bacalah dengan seksama materi yang disediakan di atas.
  2. Diskusikan pertanyaan-pertanyaan yang disajikan di bawah ini bersama dengan anggota kelompok Anda.
  3. Buatlah sebuah presentasi yang menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut.
  4. Presentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas. Pastikan presentasi kalian mencakup poin-poin utama dari materi di atas.
  5. Kelompok lain dapat menanggapi presentasi kalian dengan memberikan pertanyaan, tanggapan, dan masukan yang membangun.

Pertanyaan Pemantik:

Bagaimana Indonesia telah menerapkan nilai-nilai demokrasi yang terkandung dalam Pancasila dalam sejarahnya?

Diskusikan bagaimana nilai-nilai demokrasi yang berdasarkan Pancasila telah diimplementasikan di Indonesia sepanjang sejarahnya, dan berikan contoh konkret dari berbagai periode sejarah.

Bagaimana konstitusi Indonesia, khususnya UUD NRI Tahun 1945, menjamin demokrasi dan kebebasan berpendapat?

Jelaskan bagaimana konstitusi Indonesia, terutama UUD NRI Tahun 1945, melindungi demokrasi dan kebebasan berpendapat. Apakah ada pasal-pasal tertentu dalam konstitusi yang menyangkut hal ini?

Bagaimana demokrasi kerakyatan (dengan prinsip musyawarah mufakat) mencerminkan karakteristik Indonesia?

Diskusikan mengapa demokrasi kerakyatan yang didasarkan pada prinsip musyawarah mufakat sesuai dengan karakteristik dan nilai-nilai Indonesia. Apa yang membuatnya cocok dengan masyarakat dan budaya Indonesia?

Apakah perubahan-perubahan dalam pemberlakuan UUD selama sejarah Indonesia mencerminkan perkembangan demokrasi?

Bincangkan bagaimana perubahan dalam pemberlakuan UUD sepanjang sejarah Indonesia mencerminkan evolusi demokrasi di negara ini.

Catatan: Pastikan untuk mencari contoh konkret atau studi kasus yang mendukung argumen kalian dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas. Selain itu, pastikan presentasi kalian informatif dan mengikuti urutan yang logis untuk memudahkan pemahaman kelas. Selamat berdiskusi dan presentasi!

Pedoman Penilaian dan Penskoran
Pada tahap presentasi, tentu saja, penilaian akan dilakukan. Berikut adalah pedoman penilaian dan penskoran yang digunakan untuk mengevaluasi presentasi siswa:

Kriteria Penilaian:
  • 1. Kualitas Isi (Maksimal 10 poin)
  • Poin 1-4: Isi presentasi kurang relevan dan tidak mendalam. Ada sedikit atau tidak ada pemahaman materi.
  • Poin 5-7: Isi presentasi cukup relevan dan mengandung pemahaman yang memadai tentang materi.
  • Poin 8-10: Isi presentasi sangat relevan, mendalam, dan menggambarkan pemahaman yang mendalam tentang materi.

2. Struktur Presentasi (Maksimal 5 poin)
  • Poin 1-2: Presentasi tidak memiliki struktur yang jelas dan sulit diikuti. Ada sedikit atau tidak ada pengaturan informasi.
  • Poin 3-4: Presentasi memiliki struktur yang cukup jelas, tetapi masih ada beberapa kesulitan dalam mengikuti alur cerita.
  • Poin 5: Presentasi memiliki struktur yang sangat jelas, dengan alur yang mudah diikuti.

3. Kualitas Visual (Jika digunakan) (Maksimal 5 poin)
  • Poin 1-2: Materi visual tidak relevan, tidak menarik, atau mengganggu perhatian. Tidak ada hubungan antara visual dan materi.
  • Poin 3-4: Materi visual cukup relevan dan menarik. Ada beberapa hubungan antara visual dan materi.
  • Poin 5: Materi visual sangat relevan, menarik, dan mendukung pemahaman materi.

4. Kemampuan Berbicara dan Komunikasi (Maksimal 10 poin)
  • Poin 1-4: Presentasi sulit dipahami karena ketidakjelasan, kelancaran yang buruk, atau gangguan berbicara.
  • Poin 5-7: Presentasi cukup jelas dan lancar, tetapi masih ada beberapa gangguan dalam berbicara.
  • Poin 8-10: Presentasi sangat jelas, lancar, dan mudah dipahami. Pembicara berbicara dengan percaya diri.

5. Pemahaman Konsep (Maksimal 10 poin)
  • Poin 1-4: Kesalahan pemahaman konsep yang signifikan atau tidak ada pemahaman yang nyata tentang materi.
  • Poin 5-7: Pemahaman konsep yang memadai tetapi mungkin terdapat beberapa kesalahan atau kebingungan.
  • Poin 8-10: Pemahaman konsep yang mendalam dan akurat tentang materi.

Total Skor Maksimal: 40 poin
Penskoran:
  • Sangat Buruk: 0-10 poin
  • Kurang Memadai: 11-20 poin
  • Cukup: 21-30 poin
  • Baik: 31-35 poin
  • Sangat Baik: 36-40 poin
Pedoman penilaian ini bertujuan untuk memastikan bahwa penilaian presentasi siswa dilakukan secara adil dan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Dengan menggunakan pedoman ini, diharapkan bahwa siswa akan menerima umpan balik yang konstruktif untuk pengembangan lebih lanjut.

[Download] Lembar Kerja Siswa: Periodisasi Pemberlakuan UUD di Indonesia Kelas XI SMA/SMK/MA

Apa dan Bagaimana Amandemen UUD NRI Tahun 1945 (UUD 1945) dan Hasil Hasilnya?

Apa dan Bagaimana Amandemen UUD NRI Tahun 1945 (UUD 1945) dan Hasil Hasilnya?

Apa dan Bagaimana Amandemen UUD NRI Tahun 1945 (UUD 1945) dan Hasil Hasilnya?



  1. Dasar Pemikiran Perlunya Amandemen UUD 1945 (UUD NRI Tahun 1945)

    Setelah mengalami pasang surut, baik pada era Orde Lama maupun Orde Baru, muncul tuntutan perubahan UUD 1945 pada era reformasi. Untuk memahami bagaimana perubahan UUD 1945 itu terjadi, kita akan menjelaskan dasar pemikiran, tujuan, dasar yuridis, kesepakatan dasar, awal perubahan, tingkat-tingkat pembicaraan, jenis-jenis perubahan, dan hasil perubahan. Perlunya perubahan UUD 1945 muncul karena sejumlah kelemahan dalam UUD 1945. Beberapa dari kelemahan tersebut adalah:

    1. Struktur Kekuasaan dalam UUD 1945: Struktur kekuasaan dalam UUD 1945 memberikan kekuasaan besar kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif. Hal ini menyebabkan kekhawatiran bahwa kekuasaan dalam UUD 1945 sangat terpusat pada Presiden. Presiden tidak hanya menjalankan pemerintahan, tetapi juga memiliki kekuasaan untuk membentuk undang-undang dan hak prerogatif tertentu seperti memberikan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi.

    2. Sistem Saling Mengawasi dan Mengimbangi (Checks and Balances): Struktur UUD 1945 tidak cukup mengatur sistem saling mengawasi dan mengimbangi antara cabang-cabang kekuasaan (lembaga negara) untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan atau tindakan yang melampaui wewenang. Akibatnya, kekuasaan Presiden yang besar semakin menguat karena kurangnya mekanisme kendali dan pengimbang dari cabang kekuasaan lainnya. Misalnya, tidak ada ketentuan yang mengatur pembatasan kekuasaan Presiden dalam menolak mengesahkan Rancangan Undang-Undang yang sudah disetujui oleh DPR.

    3. Ketentuan-Ketentuan yang Tidak Jelas: UUD 1945 memiliki berbagai ketentuan yang tidak jelas, yang membuka peluang untuk penafsiran yang bertentangan dengan prinsip negara berdasarkan konstitusi. Misalnya, ketentuan tentang pemilihan kembali Presiden ("... dan sesudahnya dapat dipilih kembali") menimbulkan praktik Presiden yang terpilih terus menerus, tanpa mempertimbangkan sistem pembatasan kekuasaan sebagai prinsip dasar negara berdasarkan konstitusi. Selain itu, beberapa ketentuan tentang kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat dengan lisan dan tulisan juga tidak cukup jelas, sehingga menimbulkan pendapat bahwa hak-hak tersebut tidak efektif sampai undang-undang yang sesuai dibentuk.

    4. Kedudukan Penjelasan UUD 1945: UUD 1945 tidak memiliki Penjelasan resmi. Penjelasan UUD 1945 bukan hasil badan yang menyusun dan menetapkan UUD 1945, tetapi hasil pekerjaan individu Supomo yang dimasukkan ke dalam Berita Republik Tahun 1946 dan Lembaran Negara RI Tahun 1959. Penjelasan UUD 1945 berisi materi yang tidak selalu konsisten dengan isi pasal-pasal dan kadang-kadang termasuk materi yang seharusnya termasuk dalam Batang Tubuh (isi pokok) UUD 1945.

  2. Tujuan Amandemen UUD 1945

    Perubahan UUD 1945 memiliki beberapa tujuan, antara lain:

    1. Menyempurnakan aturan dasar tentang tatanan negara untuk mencapai tujuan nasional dan memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia.
    2. Menyempurnakan aturan dasar tentang jaminan dan pelaksanaan kedaulatan rakyat serta memperluas partisipasi rakyat sesuai dengan perkembangan demokrasi.
    3. Menyempurnakan aturan dasar tentang supremasi hukum, jaminan hak-hak konstitusional rakyat, dan perlindungan hak asasi manusia sesuai dengan prinsip demokrasi dan konstitusi negara hukum yang tercantum dalam UUD 1945.
    4. Menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan negara secara demokratis dan modern melalui pembagian kekuasaan yang lebih jelas, sistem saling mengawasi dan mengimbangi yang lebih kuat dan transparan, serta pembentukan lembaga-lembaga negara baru untuk mengakomodasi kebutuhan bangsa dan tantangan zaman.
    5. Menyempurnakan aturan dasar tentang tugas, tanggung jawab, dan kewajiban negara dalam melindungi seluruh bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan menjalankan ketertiban dunia.
    6. Melengkapi aturan dasar yang sangat penting dalam penyelenggaraan negara bagi eksistensi negara dan demokrasi, seperti pengaturan wilayah negara dan pemilihan umum.
    7. Menyempurnakan aturan dasar tentang kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan bangsa.
  3. Dasar Yuridis Amandemen UUD 1945

    Amandemen UUD 1945 dilakukan berdasarkan Pasal 37 UUD 1945, yang mengatur prosedur perubahan UUD 1945. Namun, terdapat Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1983 tentang Referendum yang mengatur tata cara perubahan UUD 1945 dengan melibatkan pendapat rakyat melalui referendum. Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 37 UUD 1945. Oleh karena itu, MPR mencabut Ketetapan MPR tentang referendum tersebut sebelum melakukan perubahan UUD 1945 dalam Sidang Istimewa MPR tahun 1998. Dengan demikian, dasar yuridis formal perubahan UUD 1945 adalah Pasal 37 UUD 1945.

  4. Kesepakatan Dasar dalam Amandemen/Perubahan UUD 1945

    Kesepakatan dasar dalam perubahan UUD 1945 disusun oleh Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja, yang mencakup:

    1. Kesepakatan untuk tidak mengubah Pembukaan UUD 1945.
    2. Kesepakatan untuk mempertahankan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.
    3. Kesepakatan untuk mempertahankan sistem presidensial dan memperkuat ciri-ciri umum sistem presidensial.
    4. Kesepakatan untuk tidak menggunakan lagi Penjelasan UUD 1945, dan materi normatif dalam penjelasan dipindahkan ke dalam pasal-pasal.
    5. Kesepakatan untuk menggunakan cara adendum dalam melakukan amendemen terhadap UUD 1945.
  5. Hasil Amandemen/Perubahan UUD 1945

    Hasil perubahan yang dilakukan dengan bertahap adalah sebagai berikut:

    1. Perubahan Pertama UUD 1945 (19 Oktober 1999): Perubahan pertama membatasi kekuasaan Presiden dan memperkuat kedudukan DPR sebagai lembaga legislatif.

    2. Perubahan Kedua UUD 1945 (18 Agustus 2000): Perubahan kedua mencakup masalah wilayah negara dan pembagian pemerintahan daerah, menyempurnakan perubahan pertama dengan memperkuat kedudukan DPR, dan mengatur ketentuan-ketentuan tentang hak asasi manusia secara terperinci.

    3. Perubahan Ketiga UUD 1945 (9 November 2001): Perubahan ketiga mengubah dan/atau menambahkan sejumlah ketentuan, termasuk ketentuan tentang asas-asas landasan bernegara, kelembagaan negara, hubungan antar lembaga negara, dan pemilihan umum.

    4. Perubahan Keempat UUD 1945 (10 Agustus 2002): Perubahan keempat mencakup berbagai ketentuan termasuk tentang kelembagaan negara, penghapusan Dewan Pertimbangan Agung, pendidikan, kebudayaan, perekonomian, kesejahteraan sosial, serta aturan peralihan dan aturan tambahan.

Demikianlah penjelasan singkat tentang Amandemen UUD NRI Tahun 1945 dan hasil-hasilnya. Semoga artikel ini bermanfaat.